Beranda

193 Seller Bekasi Terindikasi Salahgunakan Subsidi Rp16,7 Miliar

Ilustrasi Tokopedia-TikTok Shop dalam persoalan dengan selller (io)

Tokopedia dan TikTok Shop menemukan 193 seller Bekasi terindikasi menyalahgunakan subsidi platform senilai Rp16,7 miliar setelah investigasi pengaduan.

INDONESIAONLINE – Sebanyak 193 mitra penjual atau seller asal Bekasi terindikasi menyalahgunakan subsidi platform Tokopedia dan TikTok Shop. Berdasarkan hasil investigasi perusahaan, nilai subsidi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut mencapai Rp16,7 miliar.

Temuan ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk menarik kembali subsidi yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Sebagian saldo penjual juga sempat ditahan selama proses pemeriksaan, sehingga memunculkan pengaduan dari sejumlah pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat pemblokiran akun.

Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia dan TikTok Shop, Hilmi Adrianto, menyampaikan perkembangan penanganan pengaduan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (18/11/2026).

Hilmi mengatakan perusahaan telah menindaklanjuti 217 laporan mitra usaha yang disampaikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Bekasi Raya. Seluruh laporan tersebut memiliki nilai dana yang dipermasalahkan mencapai Rp24,05 miliar.

“Dari total 217 mitra pelaku usaha yang dilaporkan, seluruhnya telah selesai ditangani. Sebanyak 208 kasus telah melalui proses pengecekan, dengan hasil sebanyak 193 mitra pelaku usaha. Berdasarkan hasil peninjauan, ditemukan perlu dikenakan sanksi berupa penarikan kembali subsidi platform yang sebelumnya telah kami berikan,” kata Hilmi dalam RDPU bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (18/11/2026), dilansir dari YouTube TVR Parlemen.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, 193 penjual dikenai penarikan kembali subsidi yang sebelumnya telah diterima. Sementara itu, 15 mitra lainnya tidak mengalami pembekuan saldo.

Adapun sembilan laporan yang tersisa tidak memerlukan investigasi lanjutan. Perusahaan menyebut beberapa penyebabnya, antara lain akun yang sudah tidak aktif, data toko yang tercatat ganda, maupun kondisi toko yang dinilai normal.

Dengan demikian, angka 217 laporan tidak seluruhnya berujung pada sanksi. Perusahaan menyatakan telah menyelesaikan penanganan seluruh pengaduan melalui pemeriksaan maupun verifikasi administratif sesuai kondisi masing-masing akun.

Selisih Nilai Pengaduan dan Subsidi yang Dipersoalkan

Hilmi menjelaskan, nilai Rp16,7 miliar merupakan jumlah subsidi platform yang berdasarkan investigasi terindikasi berkaitan dengan penyalahgunaan. Penarikan dana, menurut perusahaan, hanya diterapkan terhadap subsidi yang dinilai terkait pelanggaran.

“Sementara sisa dana tidak terkait pelanggaran telah dilepaskan dan dapat ditarik oleh mitra pelaku usaha yang bersangkutan,” lanjutnya.

Penjelasan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami perbedaan antara nilai pengaduan dan hasil pemeriksaan. Dari total dana Rp24,05 miliar yang dilaporkan, perusahaan mengidentifikasi Rp16,7 miliar sebagai subsidi yang perlu ditarik kembali.

Artinya, nilai dana yang dipersoalkan dalam pengaduan tidak seluruhnya diperlakukan sebagai subsidi yang disalahgunakan. Perusahaan menyatakan dana yang tidak berkaitan dengan pelanggaran telah dilepaskan agar dapat diakses kembali oleh penjual.

Persoalan ini sebelumnya mencuat setelah Peradi DPC Bekasi Raya mengadukan sekitar 500 pelaku usaha yang mengalami pemblokiran akun dan penahanan saldo pada pertengahan 2026. Pada saat itu, estimasi dana yang ditahan disebut mencapai Rp3 triliun.

Namun, setelah perusahaan menerima data yang lebih terperinci, jumlah laporan yang tercatat menjadi 217 penjual dengan nilai dana yang dipermasalahkan Rp24,05 miliar.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan pentingnya proses verifikasi dalam menangani pengaduan pelaku usaha. Jumlah awal yang disampaikan melalui laporan organisasi belum tentu sama dengan data yang dapat ditindaklanjuti setelah identitas toko, status akun, dan nilai dana diperiksa lebih lanjut.

Meski perusahaan menyatakan investigasi telah selesai, persoalan ini tetap menyangkut kepentingan ekonomi para penjual. Pemblokiran akun dan penahanan saldo dapat memengaruhi aktivitas usaha, terutama bagi pelaku UMKM yang mengandalkan platform perdagangan digital untuk menjangkau konsumen dan mengelola transaksi.

Karena itu, kejelasan dasar penindakan, rincian subsidi yang dipersoalkan, serta mekanisme pengembalian dana menjadi aspek penting bagi penjual yang terdampak.

Penjual Masih Bisa Mengajukan Banding

Tokopedia dan TikTok Shop menyatakan menyediakan mekanisme banding bagi mitra yang merasa keputusan perusahaan tidak tepat. Penjual dapat menyampaikan bukti maupun informasi tambahan apabila menemukan kekeliruan dalam hasil investigasi.

“Penjual tetap memiliki mekanisme banding yang dapat digunakan apabila penjual masih merasa bahwa ini terdapat kekeliruan atau mungkin ada informasi tambahan yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut,” ucapnya.

Hilmi menegaskan perusahaan berupaya menerapkan tindakan penegakan secara proporsional dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan bukti yang tersedia.

Mekanisme banding tersebut menjadi jalur bagi penjual untuk meminta peninjauan ulang, khususnya apabila mereka menilai saldo atau subsidi yang ditarik tidak berkaitan dengan pelanggaran. Proses ini juga penting untuk memastikan keputusan perusahaan dapat diperiksa kembali berdasarkan informasi yang disampaikan masing-masing mitra.

Kasus ini memperlihatkan tantangan dalam pengelolaan ekosistem perdagangan digital. Di satu sisi, platform memiliki tanggung jawab menjaga agar fasilitas subsidi tidak disalahgunakan. Di sisi lain, kebijakan penegakan harus disertai transparansi agar tidak merugikan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan secara sah.

Dengan hasil investigasi terhadap 217 pengaduan tersebut, perusahaan menyatakan penanganan laporan dari Peradi Bekasi Raya telah selesai. Namun, bagi penjual yang masih mempersoalkan hasil pemeriksaan, mekanisme banding tetap tersedia untuk menguji kembali keputusan yang telah ditetapkan.

Exit mobile version