JATIMTIMES – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang akan menyalurkan bantuan bagi warga Kabupaten Lumajang yang terdampak erupsi Gunung Semeru pada Minggu besok (12/12/2021). Hal tersebut juga untuk meninjau kelanjutan penanganan pasca erupsi yang terjadi pada Sabtu (4/12/2021) lalu.
Rencananya, rombongan Forkopimda Kabupaten Malang akan langsung menuju Kantor Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sejumlah bantuan, baik berupa uang tunai dan beberapa barang lainnya.
Rinciannya, uang tunai sebesar Rp 50 juta dari KORPRI Kabupaten Malang, pakan ternak dan 400 nasi kotak dari Pemerintah Kabupaten Malang, air minum dari Perumda Tirta Kanjuruhan serta uang tunai 50 juta rupiah dari pengusaha bus Bagong. Bantuan itu selanjutnya disalurkan ke posko-posko pengungsian yang sudah ditentukan.
“Seusai penyerahan bantuan, bupati Malang (HM. Sanusi) beserta rombongan direncanakan melanjutkan rangkaian kegiatan dengan meninjau langsung ke daerah yang terdampak erupsi Gunung Semeru,” ujar Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kabupaten Malang Nur Fuad Fauzi.
Sementara itu, sebagai wilayah yang memang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lumajang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mendapatkan tugas dari Pemprov Jatim untuk berperan langsung dalam penanganan daerah terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang.
“Dari awal memang (instruksi) seperti itu. Itu dibahas saat rapat pimpinan,” ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang Sadono Irawan, Sabtu (11/12/2021).
Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Malang beroperasi bersama BPBD Kota Batu dan Kabupaten Jombang untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan penanganan pasca-bencana erupsi. Baik penanganan dalam evakuasi ataupun dalam penyaluran bantuan.
“Makanya, selain kami mem-BKO-kan personel di sana (Kabupaten Lumajang). Juga kami siagakan kendaraan berat dan beberapa alat. Ada dua truk pengangkut dan satu unit truk tangki untuk distribusi air. Dan alat-alat kecil untuk mneyemprot pembersihan rumah,” terang Sadono.
Saat ini, setidaknya hal tersebut masih menjadi fokus sembari menunggu instruksi selanjutnya dari jajaran pimpinan. “Sementara untuk penanganan, itu yang dilakukan. Kalau untuk relokasi atau huntara (hunian sementara), masih belum ke arah sana. Karena itu kebijakannya ada di Pemkab Lumajang,” pungkas Sadono.
Riski Wijaya
