JATIMTIMES – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang tidak ingin pengelola wisata di Kabupaten Malang lengah menjelang momen perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang. Sebab, destinasi wisata di Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah andalan yang dijujug wisatawan untuk menghabiskan momen Nataru.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Disparbud Kabupaten Malang Made Arya Wedantara mengatakan, pihak pengelola destinasi wisata harus bisa bersiap menyambut gelombang wisatawan yang akan datang. Terutama, dengan tetap menyesuaikan kebijakan yang berlaku tentang upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
“Kita (Kabupaten Malang) bisa level 1 itu juga berkat dukungan teman-teman pengelola destinasi (wisata). Sehingga kita berharap bisa tetap menggunakan prokes, dan tetap seperti itu yang harus dilakukan. Dan diharapkan bisa komitmen dan konsisten,” ujar Made Arya.
Menurutnya, jika hal itu tidak tidak diperhatikan serius oleh setiap pengelola destinasi wisata, dampaknya juga akan dirasakan pengelola itu sendiri. Sehingga, dirinya tidak berharap ada klaster baru Covid-19 yang muncul pasca momen Nataru. Terlebih dari klaster wisata.
“Jadi harapannya jangan sampai kita kebobolan dengan kondisi Nataru. Jadi tetap kita buka seperti biasanya, tapi kita ikuti ketentuan yang sudah kita sepakati,” terang Made Arya.
Salah satu cara yang akan ia lakukan adalah dengan mengoptimalkan peran Satgas Covid-19 Kabupaten Malang yang ada di setiap kecamatan atau desa. Pelaksanannya tetap mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 67 Tahun 2021.
“Ya mereka harus menggaransi, kalau mereka (pengelola wisata) ingin di tahun 2022 ada perubahan dengan tidak sampai levelnya kembali naik ya pasti mereka akan berupaya. Mereka tidak akan mungkin lengah, karena itu bisa merugikan semua pihak,” pungkas Made Arya.
Sementara itu, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang Firmando Hasiholan Matondang mengatakan, akan ada pengetatan dalam momen Nataru nanti. Selain di tempat wisata, hal tersebut juga akan dilakukan di tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian.
“Akan ada pengetatan. Intinya tetap pada pendisiplinan protokol kesehatan (prokes). Rencananya, akan ada penjagaan dan operasi di tempat wisata. Untuk pendisiplinan prokes,” tegas Firmando.
Riski Wijaya
