JATIMTIMES – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu tengah menyiapkan sejumlah kader untuk diikutkan dalam pembekalan kompetensi. Hal tersebut lantaran saat ini, Satpol PP Kota Batu kekurangan Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melekat erat pada institusi Satpol PP.
Kewenangan penyidikan bagi polisi penegak perda itu dituangkan dalam PP nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP sekaligus UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda. Fungsi PPNS ini diberikan seiring dengan tupoksi Satpol PP sebagai pengawal dan penegak perda serta ketentraman dan ketertiban umum (trantibum).
Guna menambah sumber daya manusia di jabatan fungsional itu, nantinya beberapa personelnya dan kader tersebut akan dikirimkan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di Lembaga Diklat Reserse Polri, Megamendung, Bogor.
Sekretaris Satpol PP Kota Batu, Arief Rachman Ardyasana mengatakan, saat ini di organisasinya hanya ada dua personel saja yang duduk di jabatan fungsional itu. Jumlah itu dirasa kurang, karena minimalnya paling tidak dibutuhkan lima personel.
Dengan begitu butuh tambahan tiga personel lagi agar fungsi penyidikan bisa berjalan optimal berkaitan dengan penindakan pelanggaran perda. Terlebih banyak temuan pelanggaran perda di Kota Batu, seperti pelanggaran perizinan pembangunan hingga reklame liar.
“Sebagai penegak perda kami berwenang melakukan pemanggilan dan penyidikan kepada pelanggar, baik masyarakat, badan hukum maupun aparatur. Semisal pengembang perumahan atau pun biro reklame,” ujarnya.
Ada beberapa syarat untuk menyandang predikat PPNS sebagaimana diatur dalam PP nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Antara lain, masa kerja minimal 2 tahun sebagai PNS, pangkat paling rendah penata muda/III A. Kemudian, bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
Arief mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu. Menurutnya BKPSDM mendukung usulan penambahan tenaga penyidik di tubuh penegak perda itu. Anggaran peserta diklat juga ditopang oleh BKPSDM.
“Jumlah personel yang diberangkatkan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran di BKPSDM. Kebutuhan anggaran satu personel sekitar Rp 40 juta-Rp 50 juta selama masa diklat tiga bulan,” pungkas dia.
Riski Wijaya
