JATIMTIMES – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang meminta agar pengembang perumahan di Kabupaten Malang tidak main-main dengan siteplan yang sudah disahkan. Sebab, dalam sebuah siteplan juga telah diatur proporsi lahan.
Salah satu yang diatur di dalamnya adalah soal ruang terbuka hijau (RTH), baik RTH publik yang wajib disediakan oleh pihak pengembang maupun RTH private yang juga harus ada di setiap rumah dalam suatu perumahan.
“Kalau RTH publik itu 5 persen dari siteplan. Kalau yang di setiap rumah, itu RTH Private,” ujar Plt Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma.
Terbaru, DPKPCK mewajibkan pengembang untuk menanam satu pohon di setiap rumah yang dibangun. Menurut Khairul, hal tersebut juga menjadi klausul yang turut dicantumkan dalam setiap set plan yang diajukan oleh pengembang.
Hal tersebut juga telah menjadi program DPKPCK Kabupaten Malang bagi setiap pengembang perumahan di Kabupaten Malang. Khususnya perumahan dengan segmentasi menengah ke atas.
“Terutama perumahan yang menengah ke atas, dengan lahan yang mencukupi dan ada sepadan untuk halaman. Maka diwajibkan untuk menanam satu rumah satu pohon,” terang Khairul.
Program tersebut juga dimaksudkan agar tercipta keseimbangan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Malang yang hubungannya dengan pertumbuhan penduduk di setiap tahun.
“Ya mungkin memang wajib, tapi kita berupaya untuk mengedukasi dulu. Sehingga ya kami imbau agar hal itu diperhatikan. Dan juga agar Pemkab Malang mendapat Nirwasita Tantra,” pungkas Khairul.
Sebagai informasi, Nirwasita Tantra adalah penghargaan dari pemerintah yang diberikan kepada kepala faerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.
Riski Wijaya
