INDONESIAONLINE – Pedagang Kali Lima (PKL) yang tidak memiliki warung atau yang berjualan di lesehan, di Kabupaten Bangkalan akan segera diberikan pendampingan oleh Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif).
Hal itu diungkapkan Bupati Ra Latif saat menghadiri reuni akbar PKL se-Jawa Timur yang digelar di gedung serbaguna Rato Ebu, Bangkalan, Selasa (1/3/2022).
Menurut Ra Latif, PKL menjadi salah satu tumpuan penggerak pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tergabung dalam PKL ini harus diperhatikan.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap PKL, Bupati membuktikannya dengan mengalokasikan dana APBD untuk tahun anggaran 2022.
“Dana APBD 2022 sudah kami anggarkan, khusus untuk pedagang yang tidak memiliki kios atau yang masih berjualan secara lesehan,” kata Bupati.
Soal besaran bantuan, dia mengaku masih belum bisa menentukan berapa yang akan diberikan kepada masing-masing penerima. Sebab, saat ini masih ingin menyesuaikan dengan porsi anggaran yang ada.
“Kami memiliki data penerima dan mudah-mudahan segera terealisasi, sedangkan untuk fasilitas akan kami berikan berupa dana pembinaan,” kata Bupati.
Selain itu, dari reuni akbar PKL ini, ia berharap para PKL dari seluruh Jatim yang hadir di Kabupaten Bangkalan dapat saling mendukung dan bertukar informasi. “Karena memang PKL ini butuh perhatian dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara PKL Jawa Timur dan Pulau Madura, Lukman Hakim menjelaskan, reuni akbar PKL se-Jawa dan Madura ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan penguatan ekonomi antar PKL di wilayah tersebut.
Selain itu, diakui Lukman, PKL menjadi tumpuan tumbuh kembang para pegiat ekonomi di suatu kabupaten. Apalagi saat ini tercatat 64,19 juta jiwa, sebagian besar penggiat ekonomi Mikro Indonesia berasal dari pedagang kaki lima.
Tentunya, kata dia, untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, dalam hal ini kesejahteraan UMKM mikro, yakni para pedagang kaki lima.
“Jadi kami adalah ujung tombak kehidupan perekonomian bangsa. Maka melalui program ini kami meminta setiap anggaran dan program dari pemerintah yang menyangkut perekonomian UMKM untuk dilibatkan. Agar program tersebut tepat sasaran dan kesejahteraan masyarakat terjaga. benar-benar tercipta,” tutupnya.
