INDONESIAONLINE – Sebanyak 75 petugas Pemilu di Jawa Timur (Jatim) meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Atas kejadian tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan kepada ahli waris para petugas yang gugur.
“Meskipun pesta demokrasi kemarin berlangsung lancar dan aman, kami laporkan terdapat 75 petugas dari berbagai unsur yang gugur,” ungkap Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono di sela pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Nasional 2024 di Hotel Vasa Surabaya, Senin (26/2/2024).
Pada Rakortekrenbang tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan senilai Rp 42 juta kepada 10 orang perwakilan petugas Bawaslu, KPU, dan pekerja rentan.
Penyerahan santunan dilakukan oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyono didampingi Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dan Pj Gubernur Adhy.
“Masing-masing keluarga menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Adhy.
Pemprov Jatim juga turut memberikan santunan secara simbolis kepada perwakilan ahli waris. Santunan diberikan kepada 75 orang petugas yang meninggal dunia dengan total senilai Rp 750 juta.
“Rinciannya, 60 orang dari KPU, 9 orang dari Bawaslu, 1 orang petugas keamanan, 2 orang saksi, 1 orang petugas pemantau pelaksana pemilu, dan 2 orang warga. Masing-masing mendapatkan Rp 10 juta,” terang Adhy.
Santunan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
Rakortekrenbang Nasional 2024
Pada kesempatan itu, Adhy Karyono menyambut baik penyelenggaraan Rakortekrenbang Nasional 2024 di Surabaya. Menurutnya, Rakortekrenbang tahun ini merupakan forum strategis untuk menentukan proses perencanaan pembangunan ke depan.
“Forum ini penting dalam penyelarasan antara perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta penyelarasan dan sinkronisasi APBD dan APBN,” tuturnya.
Adhy menekankan pentingnya penerapan mekanisme bottom-up dalam perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan dengan menjaring usulan kebutuhan dari bawah ke atas yang membutuhkan pembiayaan dari APBN.
“Ini menunjukkan bagaimana semua dimulai dari bawah dalam penciptaan kebijakan dan pembangunan. Oleh karena itu harus ada sinergi dan keselarasan. Pemprov harus benar-benar mempersiapkan skala prioritas dan penyelarasan antara program yang diusulkan dengan kebijakan pemerintah pusat,” bebernya (mca/IO)