Anggaran BGN 2026 turun Rp38 triliun menjadi Rp229 triliun. Realisasi program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp153,2 triliun hingga September.

INDONESIAONLINE – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi penyesuaian anggaran setelah Kementerian Keuangan mencatat penyusutan pagu Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar sekitar Rp38 triliun pada 2026. Meski alokasi dana berkurang, pemerintah menegaskan efisiensi tidak boleh menghambat pencapaian target program perbaikan gizi nasional.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto, menyampaikan bahwa pagu awal BGN dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mencapai Rp268 triliun. Setelah dilakukan efisiensi, pagu efektif lembaga tersebut menjadi Rp229 triliun.

“Kemudian terkait dengan efisiensi BGN, mungkin bisa kami sampaikan bahwa pada awal tahun DIPA pagu anggaran dari BGN itu sudah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar Rp38 triliun sudah terjadi efisiensi,” kata Sudarto dalam konferensi pers APBNKita di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Namun, besarnya alokasi yang masih tersedia menunjukkan bahwa BGN tetap memegang peran penting dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, terutama MBG.

Dengan pagu efektif Rp229 triliun, perhatian berikutnya tertuju pada bagaimana anggaran tersebut digunakan untuk menjaga pelaksanaan program, mulai dari penyediaan makanan hingga pelayanan kepada penerima manfaat.

Bagi pemerintah, efisiensi bukan semata-mata persoalan mengurangi belanja. Pengelolaan anggaran juga dituntut menghasilkan manfaat yang terukur, sehingga dana yang tersedia dapat mendukung sasaran program secara lebih efektif.

Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan tetap mendukung langkah perbaikan yang dilakukan BGN. Ia menekankan pentingnya memastikan program berjalan sesuai target dan menghasilkan dampak sebagaimana direncanakan.

“Namun seperti disampaikan oleh Bapak Menteri tadi bahwa kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus dari BGN dan tentunya fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi tapi lebih ke arah bagaimana program perbaikan yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan,” ujar Sudarto.

Pernyataan tersebut menempatkan efektivitas sebagai salah satu tolok ukur penting dalam pelaksanaan MBG. Besarnya anggaran tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan program apabila tidak diikuti pengawasan, ketepatan sasaran, dan pelaksanaan yang berjalan baik.

Realisasi MBG Capai Rp153,2 Triliun

Di tengah penyesuaian pagu BGN, Kementerian Keuangan juga melaporkan perkembangan penyerapan anggaran MBG. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut realisasi belanja program tersebut telah mencapai Rp153,2 triliun hingga akhir September 2026.

Angka itu meningkat dibandingkan realisasi pada Agustus 2026 yang tercatat sebesar Rp134,19 triliun. Dengan demikian, terdapat kenaikan realisasi sekitar Rp19,01 triliun dalam rentang satu bulan.

“Khusus program makan bergizi gratis, 57 juta penerima akhir September, Rp153,2 triliun (realisasi) kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Suahasil dalam konferensi pers APBNKita, di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Menurut data yang disampaikan pemerintah, program tersebut telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlah penerima dan unit pelayanan itu menggambarkan skala operasional MBG yang membutuhkan koordinasi serta pengelolaan anggaran secara konsisten.

Peningkatan realisasi belanja menunjukkan bahwa pelaksanaan program terus berjalan. Namun, realisasi anggaran perlu dibaca bersama capaian pelayanan dan kualitas pelaksanaan di lapangan. Penyerapan dana merupakan salah satu indikator pelaksanaan, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan program.

Dalam konteks tersebut, tantangan BGN bukan hanya memastikan anggaran terserap, melainkan juga menjaga agar makanan yang disediakan sesuai standar, distribusi berjalan baik, dan penerima manfaat mendapatkan layanan sebagaimana direncanakan.

Jumlah penerima yang besar juga menuntut pengelolaan yang tertib pada tingkat pelaksana. Koordinasi antara BGN, pengelola SPPG, dan pihak terkait menjadi bagian penting agar perubahan alokasi anggaran tidak mengganggu kesinambungan layanan.

Efisiensi Diuji oleh Kualitas Pelaksanaan

Penyusutan pagu BGN dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun menempatkan efisiensi sebagai salah satu isu utama dalam pelaksanaan program gizi nasional pada 2026. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan penggunaan uang negara semakin efektif. Di sisi lain, program tetap harus memenuhi sasaran pelayanan yang telah ditetapkan.

Keterangan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pengurangan anggaran tidak dimaksudkan untuk menghentikan dukungan terhadap MBG. Pemerintah justru menekankan perlunya perbaikan berkelanjutan agar program menghasilkan dampak yang diharapkan.

Karena itu, evaluasi pelaksanaan MBG perlu mempertimbangkan beberapa aspek sekaligus: ketepatan penggunaan dana, keberlangsungan distribusi, kualitas layanan, serta pencapaian sasaran penerima manfaat. Pendekatan tersebut membantu memastikan bahwa efisiensi tidak hanya terlihat dalam angka penghematan, tetapi juga tercermin dalam tata kelola program.

Meski demikian, data anggaran yang disampaikan dalam konferensi pers belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana penghematan Rp38 triliun dibagi menurut pos belanja, komponen program, atau wilayah pelayanan. Rincian tersebut diperlukan untuk menilai lebih jauh dampak efisiensi terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.

Dengan pagu efektif Rp229 triliun dan realisasi MBG Rp153,2 triliun hingga September, pelaksanaan program masih membutuhkan pengawasan yang terukur. Pemerintah perlu memastikan penyesuaian anggaran tetap sejalan dengan tujuan perbaikan gizi, sementara BGN dituntut membuktikan bahwa setiap alokasi yang digunakan menghasilkan pelayanan yang efektif.

Pada akhirnya, keberhasilan efisiensi tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang dipangkas. Ukuran yang lebih penting adalah apakah program tetap berjalan sesuai sasaran dan mampu memberikan manfaat nyata kepada puluhan juta penerima di seluruh Indonesia.