Bahlil Lahadalia membantah tuduhan keterlibatan dalam dugaan penyadapan Presiden Prabowo. Ia memberi tenggat 3×24 jam untuk klarifikasi.
INDONESIAONLINE – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, membantah tudingan yang mengaitkan namanya dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan tidak mengetahui sosok yang disebut-sebut berada di kawasan Widya Chandra sebelum penangkapan tersangka dalam kasus tersebut.
Bahlil bahkan mengaku turut menjadi korban penyadapan. Ia meminta aparat kepolisian mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyadapan maupun penyebaran informasi yang menyeret namanya.
“Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta pada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap,” kata Bahlil seperti dikutip dari Antara, Sabtu (7/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan Bahlil setelah melantik pengurus sekaligus membuka rapat kerja DPD Partai Golkar di Kota Ambon, Maluku.
Ia merespons spekulasi yang berkembang di media sosial mengenai keberadaan seorang ketua umum partai politik di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Narasi tersebut menyebut sosok itu berada di lokasi beberapa jam sebelum Bareskrim Polri menangkap tersangka dalam perkara dugaan penyadapan.
Nama Bahlil kemudian ikut disebut dalam perbincangan karena posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai yang berada dalam pemerintahan. Namun, ia menegaskan tidak mengetahui siapa tokoh politik yang dimaksud dalam informasi tersebut.
“Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, informasi yang beredar melalui grup percakapan dan media sosial tersebut tidak seharusnya berkembang menjadi tuduhan tanpa disertai bukti. Ia meminta masyarakat tidak sembarangan mengaitkan seseorang dengan perkara hukum yang sedang ditangani aparat.
Bahlil Beri Tenggat Somasi 3×24 Jam
Bukan hanya membantah, Bahlil juga menyatakan akan menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang mencatut namanya dalam isu tersebut.
Ia memberikan tenggat waktu selama 3×24 jam kepada pihak yang menyebarkan tuduhan agar menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. Jika batas waktu itu tidak dipenuhi, Bahlil menyatakan siap melanjutkan persoalan melalui jalur hukum.
“Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara dan saya minta polisi usut tuntas. Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3×24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum,” kata Bahlil.
Ancaman somasi tersebut menjadi respons langsung atas penyebutan namanya dalam spekulasi yang beredar. Bahlil menilai penyebaran informasi tanpa dasar dapat merugikan pihak yang dituduh sekaligus memperkeruh situasi politik nasional.
Di sisi lain, ia meminta kepolisian tidak hanya menelusuri dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah pihak, tetapi juga memeriksa asal-usul informasi yang beredar di ruang publik.
Bahlil mengingatkan bahwa kehidupan demokrasi harus tetap berjalan dengan memperhatikan etika dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Kebebasan berpendapat, menurutnya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk menyebarkan tuduhan yang belum terbukti.
“Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah, itu tidak bagus. Jadi polisi akan mengecek,” tandasnya.
Pernyataan Bahlil tersebut menempatkan dua persoalan dalam sorotan, yakni pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan bantahan atas tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan perkara tersebut.
Hingga pernyataan itu disampaikan, Bahlil menegaskan tidak terlibat sebagaimana narasi yang beredar. Kebenaran dugaan penyadapan, identitas pihak yang terlibat, serta asal-usul informasi yang menyeret nama sejumlah tokoh tetap menjadi ranah penyelidikan aparat penegak hukum.
