INDONESIAONLINE – Pemerintah berencana meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) biodiesel 50 persen atau B50 pada 1 Juli 2026. Meski demikian, besaran harga jual BBM baru tersebut hingga kini masih belum diumumkan secara resmi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, harga B50 nantinya akan mengikuti formula dan mekanisme penetapan harga solar yang selama ini telah diterapkan pemerintah. “Kalau harga mengikuti harga BBM yang sudah biasanya, tidak ada perlakuan khusus,” ujar Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6).
Laode mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan implementasi B50 pada 1 Juli mendatang. Penerapannya akan dilakukan secara nasional dengan masa transisi selama tiga bulan.
Menurut dia, masa transisi diperlukan untuk menghabiskan stok B40 yang masih tersedia sekaligus menyesuaikan proses pencampuran (blending) hingga seluruh distribusi beralih ke B50.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, hasil uji coba B50 menunjukkan kinerja yang positif menjelang penerapan mandatori.
Pengujian dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan alat operasional, mulai dari alat berat, kapal, kereta api, kendaraan tambang, hingga peralatan pertanian.
Bahlil menyebut salah satu hasil pengujian menunjukkan kandungan air pada B50 lebih rendah dibandingkan B40. Hal tersebut menjadi salah satu indikator positif dari penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi.
Bahlil menegaskan uji coba telah dilakukan di berbagai sektor sehingga pemerintah optimistis implementasi B50 dapat dimulai sesuai jadwal pada awal Juli 2026.
Pemerintah berharap penggunaan B50 mampu mengurangi, bahkan menghentikan ketergantungan terhadap impor solar jenis tertentu yang selama ini masih dilakukan.
Program mandatori B50 merupakan kelanjutan dari kebijakan B40 yang telah diberlakukan sejak awal tahun lalu. Kementerian ESDM memperkirakan implementasi B50 dapat menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun, meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun hingga akhir 2026, menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja, serta menekan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton karbon dioksida (CO2) sepanjang tahun ini. (rds/hel)
