Ancaman itu bernama Morbillivirus, virus mematikan penyebab penyakit campak. Meski kerap disalahpahami sebagai penyakit yang hanya menyerang anak-anak, campak memiliki tingkat penularan yang sangat brutal dan tak pandang bulu. Ketika virus ini mulai merambah masuk ke lorong-lorong rumah sakit dan puskesmas, benteng terakhir pertahanan kesehatan masyarakat berada dalam bahaya besar.

Melihat eskalasi ancaman ini, Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, membunyikan alarm keras. Ia secara resmi mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk segera turun tangan dan menetapkan prioritas vaksinasi campak bagi seluruh tenaga kesehatan (nakes) di wilayahnya.

Desakan ini bukan tanpa alasan empiris. Mengutip data dari berbagai laporan kesehatan daerah, Puguh menilai langkah preventif ini adalah harga mati untuk melindungi sekitar 210 ribu tenaga kesehatan yang saat ini bertaruh nyawa di garda terdepan.

“Eskalasi kejadian campak, terutama yang kemudian berisiko menjangkiti tenaga kesehatan, harus menjadi perhatian amat serius bagi Pemprov Jatim,” tegas Puguh di Surabaya, Senin (13/4/2026).

“Perlindungan terhadap nakes bukan sekadar urusan nasib individu, melainkan upaya strategis menjaga ketahanan sistem layanan kesehatan agar tidak lumpuh akibat penularan silang di fasilitas medis,” lanjutnya.

Ancaman Nyata di Balik Angka

Pernyataan legislator dari Fraksi PKS ini mengungkap realitas lapangan yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Jawa Timur adalah provinsi dengan kompleksitas demografi yang luar biasa. Terdapat sedikitnya 200 hingga 210 ribu tenaga kesehatan—mulai dari dokter spesialis, perawat, bidan, hingga analis laboratorium—yang tersebar merata di 38 kabupaten dan kota.

Setiap harinya, ratusan ribu nakes ini menghadapi mobilitas pasien yang sangat tinggi. Mereka berinteraksi langsung dengan penderita dari berbagai latar belakang, membuat risiko paparan penyakit menular berbasis airborne (menyebar melalui udara) seperti campak menjadi ancaman harian yang nyata.

Untuk memahami seberapa genting situasi ini, kita harus melihat data penyebaran kasus di lapangan. Di Kota Pasuruan, sinyal kewaspadaan tinggi telah menyala terang. Hanya dalam dua bulan pertama di tahun 2026, Dinas Kesehatan setempat telah mencatat sedikitnya 56 kasus campak. Angka yang terlihat sederhana ini menjadi mengerikan jika disandingkan dengan data historis: 56 kasus dalam dua bulan hampir menyamai total akumulasi kasus campak di kota tersebut sepanjang tahun lalu.

Lebih jauh ke timur, tragedi memilukan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2025 lalu seharusnya menjadi monumen pengingat betapa fatalnya virus ini. Sepanjang tahun tersebut, Sumenep dihantam gelombang wabah campak dengan catatan 2.268 kasus. Yang paling menyayat hati, wabah tersebut merenggut nyawa 20 anak.

Tingginya angka morbiditas dan mortalitas ini membuktikan bahwa campak bukanlah penyakit demam biasa; ia adalah pembunuh yang efektif jika sistem kekebalan tubuh masyarakat, termasuk imunitas komunal (herd immunity), sedang rapuh.

Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), virus campak adalah salah satu patogen paling menular di muka bumi. Virus ini memiliki angka reproduksi dasar ($R_0$) antara 12 hingga 18. Artinya, satu orang yang terinfeksi campak di sebuah ruangan berpotensi menularkan virus tersebut kepada 12 hingga 18 orang lain yang belum memiliki kekebalan. Lebih parahnya, virus campak dapat bertahan melayang di udara tertutup selama dua jam setelah penderita batuk atau bersin.

Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika seorang pasien anak penderita campak dibawa ke fasilitas Unit Gawat Darurat (UGD). Tanpa perlindungan antibodi yang memadai, dokter triage, perawat yang menangani, hingga petugas administrasi di ruangan tersebut memiliki risiko paparan yang ekstrem. Jika para nakes ini tertular, rantai bencana baru akan dimulai.

Efek Domino Kolapsnya Layanan Medis

“Tenaga kesehatan adalah garda terdepan. Mereka harus mendapat perlindungan maksimal agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujar Puguh, legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya tersebut.

Analisis Puguh menyentuh akar permasalahan dari manajemen krisis kesehatan: Efek domino. Berdasarkan literatur medis dan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, infeksi campak pada orang dewasa seringkali menimbulkan komplikasi yang lebih berat dibandingkan pada anak-anak. Orang dewasa yang terkena campak memiliki risiko lebih tinggi mengalami pneumonia (infeksi paru-paru parah), ensefalitis (radang otak), hingga gangguan fungsi hati.

Jika nakes bertumbangan akibat tertular campak, dampaknya tidak hanya berhenti pada hari absennya mereka dari rumah sakit.

Pertama, terjadi krisis sumber daya manusia. Saat sejumlah dokter atau perawat harus diisolasi, beban kerja nakes yang tersisa akan berlipat ganda. Kelelahan ekstrem (burnout) ini akan menurunkan kualitas pelayanan medis bagi pasien non-campak—seperti pasien serangan jantung, kecelakaan lalu lintas, atau ibu hamil yang hendak melahirkan.

Kedua, risiko infeksi nosokomial (infeksi yang didapat di rumah sakit). Nakes yang berada pada masa inkubasi campak belum menunjukkan gejala yang jelas, namun sudah bisa menularkan virus. Sangat mungkin seorang perawat yang terinfeksi secara tidak sengaja menularkan virus campak kepada pasien leukemia atau pasien gagal ginjal yang kekebalan tubuhnya sedang sangat lemah. Bagi pasien-pasien immunocompromised ini, komplikasi campak adalah vonis mati.

Mendesak Prioritas dan Intervensi Kebijakan

Menghadapi kalkulasi risiko yang suram ini, Puguh secara tegas mendesak agar Provinsi Jawa Timur berjuang mendapatkan kuota prioritas dalam program vaksinasi campak nasional untuk orang dewasa, khususnya kelompok rentan seperti nakes.

Status Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk dan tenaga kesehatan paling signifikan di Indonesia harus dijadikan argumen kuat oleh Pemprov saat melobi pemerintah pusat. Alokasi vaksin Measles-Rubella (MR) tidak boleh lagi hanya difokuskan pada program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), tetapi harus mulai memperluas cover ke nakes yang tingkat titer antibodinya sudah menurun seiring berjalannya waktu.

“Ini penting untuk memastikan tenaga kesehatan tetap terlindungi dan mampu memberikan layanan kesehatan secara optimal dari hulu hingga hilir,” beber Puguh, sosok yang selama ini juga dikenal publik sebagai penggerak literasi kepemimpinan.

Kebijakan yang diambil Pemprov Jatim saat ini akan menentukan peta kesehatan Jawa Timur selama beberapa tahun ke depan. Dinas Kesehatan Provinsi didesak untuk segera melakukan mapping atau pemetaan data titer antibodi nakes, memastikan ketersediaan rantai dingin (cold chain) untuk penyimpanan vaksin di pelosok daerah, dan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara darurat jika subsidi pusat tidak mencukupi.

Melalui intervensi cepat, presisi, dan terukur berupa vaksinasi booster campak bagi seluruh nakes, rantai transmisi di fasilitas kesehatan dapat segera diputus. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus bertindak sekarang, sebelum virus menyebar lebih luas.

Tenaga kesehatan memang telah disumpah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Namun, sudah menjadi kewajiban mutlak bagi negara dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa para pahlawan medis ini tidak dikirim ke medan perang melawan wabah tanpa “baju zirah” yang memadai. Mengamankan nyawa tenaga kesehatan sama artinya dengan menyelamatkan masa depan layanan publik di Jawa Timur agar tetap prima, tanpa dibayangi ketakutan akan lonjakan kasus di hari esok (mca/dnv).