Politik

Gelar Pendidikan Politik dan Sosialisasi UU Pesantren PPP Kota Batu Sasar Pesantren dan Santri Milenial

INDONESIAONLINE – “Salah satu poin penting dalam UU Pesantren adalah keberpihakan negara terhadap pesantren yang selama ini dinilai telah banyak berkontribusi kepada kehidupan bernegara,” beber Ainul Yaqin, Nara Sumber DPP PPP dalam Agenda Pendidikan Politik dan Sosialisasi UU Pesantren No 18 Tahun 2019, di Hall Pondok Pesantren Al- Hidayah, Rabu (25/12/2019). 

Ia menjelaskan UU Pesantren sudah disahkan DPR pada 24 September 2019 lalu. Dan UU Nomor 18 Tahun 2019 ini mulanya merupakan RUU inisiatif PPP. 

“FPPP sejak 2013 sudah meneguhkan serta menginisiasi penyusunan RUU Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, RUU Pendidikan Keagamaan dan Pondok pesantren, namun perjalanan satu tahun kemudian,  partai-partai berplatform Islam seperti PKB, PKS, dan PAN, bergabung mengusung RUU tersebut,” imbuh Mantan Sekjen FSQH Malang Raya ini.

Artinya Sejarah Pergulatan  pengawalan RUU Pesantren hingga menjadi UU Pesantren posisi PPP total mengawal di dalamnya. Sebab pesantren harus  mampu mengintegrasikan keislaman dan keindonesiaan, serta memadukan nasionalisme dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ia menambahkan. PPP akan mendorong Lima RUU pada Prolegnas  2019-2024 yakni RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Wisata Halal, RUU Ekonomi Syariah, RUU Perlindungan Anak Yatim dan Anak Terlantar dan Revisi UU Ormas. 

Sementara itu Pengasuh Pesantren Luhur Kota Malang Gus Danial menambahkan, kognisi atau pengakuan negara terhadap lulusan pesantren, baik yang formal maupun nonformal. “Pesantren yang formal dalam UU ini terdiri dari pendidikan muadalah dan pendidikan diniyah formal, serta ma’had Ali. Sangat penting,” kata Gus Danial. 

Jalur pendidikan non formal lanjut Pemerhati Pesantren Malang Raya, berupa pengajian kitab kuning dengan beberapa metode pembelajarannya yang khas. Baik formal maupun nonformal, semua lulusan pesantren yang diakui sama dengan lulusan pendidikan formal pada jenjang tertentu.

“Setelag dinyatakan lulus ujian dan lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan/atau kesempatan kerja,” tambah Danial.

Sedang Ketua DPC PPP Gus Habib Asyik,  menjelaskan sudah saatnya Pesantren memanfaatkan Momentum  adanya UU Pesantren ini sebagai semangat baru wajah Pesantren Indonesia yang Maju dan Berintegritas tinggi, sebagai bagian pendidikan Indonesia.

Ia berharap, nantinya 34 Pesantren se Kota Batu dapat gayung Bersambut, merespon secara maksimal keberadaan dan nilai-nilai Positif UU Pesantren yang menurutnya sangat berpihak kepada Pesantren.

“Point paling penting dari Undang-undang Pesantren adalah acara yang Dihadiri oleh Perwakilan Pondok Pesantren se Kota Batu, Pengurus DPC, DPAC PPP dan Tokoh masyarakat Batu, yang siap mengawal,” jelas Habib.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close