Pemerintahan

Minimalisir Penyimpangan dengan Penerapan e-Pokir

INDONESIAONLINE –  Dalam menetapkan perencanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) rupanya tak lepas dari praktik-praktik penyimpangan. Lantaran, apa yang ditampung oleh lembaga legislatif belum tentu bisa tersampaikan dengan maksimal.

Nah, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berupaya untuk meminimalisir hal itu. Salah satunya dengan menerapkan segala bentuk aspirasi dari masyarakat yang harus berjalan secara transparan. Salah satunya, melalui penerapan aplikasi e-pokir (Pokok-pokok pikiran – elektronik).

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, konsep digitalisasi di era saat ini yang mau tidak mau bakal membawa perubahan, salah satunya dalam menampung semua yang menjadi permasalahan di masyarakat bisa ditunjukkan secara transparan. Melalui e-pokir, semua kegiatan akan terdokumentasi dengan maksimal tanpa khawatir akan ada penyimpangan. Namun, tetap harus ada pengawasan dan pelaporan.

“Dengan teknologi itu kan efisien dan efektif, serta mempercepat proses. Maka penggunaan e-pokir itu dokumen akan jelas. Tidak akan ada lagi nanti hilang, nanti aspirasi usulan-usulan dari masyarakat di sana semua. Bagaimana mekanismenya dalam membangun mengkomunikasikan antara apa yang diusulkan masyarakat dengan konektivitas kita,” ujarnya, saat Sosialisasi dan Bimtek e-Pokir Bagi Anggota DPRD Kota Malang, Jumat (27/12).

Menurutnya, jika e-Pokir sudah berjalan, maka akan dapat mempercepat proses penyusunan baik itu perencanaan APBD atau lainnya dan mempermudah dokumentasi administrasi agar lebih tertib. Apalagi, sistem itu nantinya akan juga tersambung dengan aplikasi e-planning dan e-budgetting.

“Ini sudah masuk dalam dokumen APBD apa belum, sehingga itu mudah dideteksi. Apalagi jika nanti sistemnya sudah nyambung mana yang bisa diusulkan mana yang tidak itu jelas. Ya untuk mempercepat proses dan mendokumentasikan tertib administrasilah. Dan masyarakat nanti bisa melihat semua usulan dari Dapil ini seperti apa,” paparnya.

e-Pokir merupakan aplikasi yang akan diisi (diinput) masing-masing anggota legislatif sebagai penyampaian aspirasi dari masyarakat secara online untuk kemudian ditindaklanjuti Badan anggaran (bangar) untuk di ajukan kepada eksekutif dalam perencanaan APBD.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Tri Widyani Pangestuti mengatakan melalui e-pokir, maka aspirasi masyarakat Kota Malang akan tertampung dengan mudah. Apalagi, sistem ini menjadi salah satu dari pencapaian terwujudnya smart gouverment.

“Di sini kan untuk mempermudah anggota DPRD Kota Malang dalam menggunakan penyampaian aspirasi masyarakat. Sehingga pokok-pokok pikiran dari legislatif yang telah menampung berbagai aspirasi masyarakat dapat ditampilkan di situ. Hal ini jiga nanti ke depan untuk mewujudkan smart city, melalui smart gouverment,” jelasnya.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close