Pemerintahan

Dewan Desak Pemkot Malang Keluarkan Appraisal Mal Alun-Alun

INDONESIAONLINE – Komisi B DPRD Kota Malang mendesak pemkot segera mengeluarkan appraisal Mal Alun-Alun. Dengan begitu, ada kejelasan yang mengikat terkait pengelolaan aset yang kini telah berpindah tangan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tersebut.

Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Lookh Mahfudz menyampaikan, proses appraisal menggunakan tim KPKNL harus segera dituntaskan. Sebab, selama ini, Mal Alun-Alun juga tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Selain itu, di dalamnya  ada beberapa tenant yang tetap beraktivitas sebagaimana perjanjian yang dibuat.

“Harus segera diselesaikan, agar tenant yang ada di dalamnya juga segera mengambil keputusan untuk lanjut atau tidak dengan besaran sewa yang ada,” kata politisi PAN itu.

Lookh menjelaskan, penentuan appraisal penting untuk segera dijelaskan karena berkaitan dengan besaran aset yang dikelola pemerintah. Dengan begitu, proses administrasi dapat dilakukan secara lebih terbuka dan detail. 

Para penyewa tenant juga dapat memperoleh kejelasan atas besaran sewa yang harus dibayarkan setiap bulan. Selama appraisal belum keluar, maka pemilik tenant hanya bisa mengira-ngira besaran sewa seperti yang dibayarkan saat menyewa aset kepada pengelola sebelumnya. “Dinas Perdagangan dalam hal ini yang bekerja,” kata Lookh.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang Wahyu Setianto menyampaikan, tim appraisal sudah dibentuk KPKNL. Saat ini, tim masih dalam tahap pengajuan kepada wali kota Malang untuk kemudian dapat segera disetujui dan mendapat surat keputusan (SK) wali kota.

Pasca-mengantongi SK wali kota, tim yang dibentuk akan segera bekerja. Wahyu pun menargetkan awal Januari 2020 tim yang disusun sudah dapat terjun ke lapangan dan bekerja. Sehingga appraisal gedung dan nilai sewa tenant dapat segera diketahui.

“Sudah diajukan. Dan selama belum ada besaran sewa, maka tenant sementara membayar listrik dan air saja. Pengelolaan sepenuhnya oleh Dinas Perdagangan Kota Malang,” terang Wahyu.

Dia menjelaskan, ketentuam sewa yang akan dikeluarkan tim appraisal KPKNL nantinya terhitung sejak Mal Alun-Alun sudah berpindah tangan kepada Pemerintah Kota Malang. Sehingga besaran sewa akan dihitung mundur sejak tim appraisal secara resmi mengeluarkan hasil uji lapangan. “Dan hitung mundur itu sudah disepakati penyewa tenant,” pungkas Wahyu.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close