Ekonomi

Banyak Rencana, Akhir Tahun Pasar Kepanjen Masih Terkesan “Kumuh”

INDONESIAONLINE – Menjelang tutup tahun 2019, kondisi pasar besar Kepanjen sebagai ruang publik masyarakat dalam bertransaksi ekonomi, masih tersengal-sengal dengan urusan penataan, sampah, serta hal lainnya yang membuatnya terkesan kumuh.

Padahal, Bupati Malang Sanusi begitu ‘ngebetnya’ mewujudkan wilayah Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten sesungguhnya. 

Tentunya, ibu kota yang penataan perkantoran, ruang publik, industri dan jasa, serta persoalan lain di dalamnya telah tuntas.

Sayangnya, persoalan kesemrawutan dan sampah di pasar besar Kepanjen, masih perlu adanya tindakan khusus dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Misalnya, dalam penelusuran MalangTimes, Minggu (29/12/2019) siang, persoalan sampah pasar yang dibuang ke dua kontainer bertulisan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Malang yang bersisian dengan lahan parkir menumpuk dan telah menyebarkan bau tak sedap bagi siapapun yang lewat. 

Terutama dengan mulainya musim hujan yang membuat tumpukan sampah semakin cepat menguarkan baunya. 

Sebagian tercecer dan membuat pemandangan terkesan kumuh.

Kondisi ini menjadi kontraproduktif dengan harapan besar Sanusi atas wilayah Kepanjen yang akan disulap menjadi ibu kota Kabupaten Malang sesungguhnya.

Dilematis, kondisi ini terjadi setiap hari di saat Pemkab Malang juga kerap menyampaikan berbagai rencana besar menyulap pasar Kepanjen sepanjang tahun 2019 ini. 

Misalnya, revitalisasi pasar Kepanjen dengan anggaran Rp 1,45 miliar untuk pembangunan lantai dua yang akan difungsikan sebagai showroom UMKM.

Revitalisasi Pasar Kepanjen ini pun tentunya menyangkut penataan lokasi atau lahan. Baik parkir, penataan kios sesuai jenis barang yang dijual, sampai dengan persoalan sampah. 

Target penuntasannya akhir tahun 2019 sehingga tahun depan telah berfungsi dan bisa merubah perwajahan pasar Kepanjen.

Tak hanya itu, rencana besar lainnya terkait persampahan dengan direncanakan pembelian mobil penyapu jalan atau road sweeper untuk pasar-pasar daerah di Kabupaten Malang. 

Seperti yang sempat disampaikan oleh Sanusi, di awal tahun 2019. 

“Sudah saya instruksikan DLH untuk membeli truk penyapu jalan. Ini agar pelayanannya cepat. Karena kalau pagi, di pasar itu tenaga kita kewalahan. Susah,” kata Sanusi waktu itu.

Sayangnya, sampai penutup tahun 2019 ini pasar Kepanjen masih seperti dulu. 

Kondisi yang tentunya mengkhawatirkan saat daya dukung lingkungan hidup menjadi salah satu program strategis Kabupaten Malang, tapi penanganan sampah di berbagai pasar daerah masih terseok-seok dan kerap menimbulkan protes masyarakat. 

Seperti yang terjadi di pasar Lawang beberapa bulan lalu.

Saat persoalan pengelolaan sampah pun kerap dijadikan materi atau isu tingkat nasional dalam berbagai keberhasilan pembangunannya di Kabupaten Malang. 

Tapi, di tataran praktisnya, persoalan dasar mewujudkan pasar daerah yang representatif, semisal sampah dan kesemrawutan tak lagi menjadi parasnya, masih terjadi setiap harinya.

Terpisah, DLH Kabupaten Malang pun harus membuka lebar informasi terkait tupoksinya yang kerap terbentur dengan anggaran yang dikelolanya setiap tahun. 

Khususnya terkait sampah di pasar-pasar daerah, tak terkecuali pasar Kepanjen.

Melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Malang, Renung Rubiyatadji, persoalan anggaran memang menjadi kendala dalam memaksimalkan pengelolaan sampah yang sesuai dengan amanah kebijakan strategi daerah (jakstrada). 

Dimana, dalam jakstrada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib naik sekitar 5 persen.

Artinya, ucap Renung waktu itu, untuk menjalankan itu diperlukan adanya pengadaan 7 truk dengan asumsi bisa mengangkut 4-5 kontainer.

“Kembali pada anggaran. Misalnya kasus di pasar Lawang dengan kontainer sampah yang rusak dan truk sampah yang rata-rata usang sehingga tak maksimal,” ucapnya.

Di tahun 2020 pun, revitalisasi pasar Kepanjen pun dimungkinkan hanya akan menjadi angin surga saja. 

Pasalnya, terdapat sejumlah proyek infrastruktur prioritas dengan anggaran besar yang wajib direalisasikan. 

Yakni, pembangunan mall pelayanan terpadu di Kepanjen, Alun-alun Kabupaten Malang di Kepanjen, Jalan Tembus (Jalan Panji menuju Jalan Trunojoyo) Kepanjen, dan pembangunan Kepanjen Convention Center (KCC). 

Dengan total anggaran yang sudah dialokasi di APBD sebesar Rp 150 miliar.

Maka, untuk merubah wajah pasar Kepanjen pun, akhirnya Pemkab Malang harus bersabar dengan adanya gelontoran dana dari pemerintah pusat.

Seperti di Pasar Lawang yang di tahun depan, menurut Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, akan mulai dilakukan pembangunan dengan anggaran sekitar Rp 110 miliar.

Berbagai kondisi dan dengan banyaknya rencana terhadap revitalisasi pasar Kepanjen yang tak berjalan ini membuat persoalan dasar terkait itu masih jadi pekerjaan rumah besar Pemkab Malang. 

Apalagi bila dikorelasikan dengan harapan yang juga besar dari Sanusi untuk mewujudkan Kepanjen sebagai ibu kota sesungguhnya Kabupaten Malang.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close