Pendidikan

Dapat Janji Gaji Setara UMK, Guru Tidak Tetap Kembali Gigit Jari

INDONESIAONLINE – Harapan besar para guru tidak tetap (GTT) di Kabupaten Malang untuk mendapatkan hak yang layak dalam pengabdiannya selama ini sempat melambung tinggi. Pasalnya, Bupati Malang Sanusi kerap menyampaikan soal kenaikan gaji setara upah minimum kabupaten (UMK).

Di berbagai forum, Sanusi berulang kali berjanji menganggarkan kenaikan gaji para GTT yang jumlahnya sekitar 6.295 orang pada tahun 2019.

“Pemkab Malang komitmen terus untuk meningkatkan gaji guru honorer. Ini kami terus kawal dan terus kami ajukan ke DPRD agar sesuai dengan UMK,” ucap Sanusi dalam setiap kegiatan, misalnya di acara HUT PGRI yang digelar awal Desember 2019 lalu.

Embusan angin surga yang terlalu sering dilontarkan inilah yang membuat harapan para GTT melambung tinggi. Mereka ingin agar janji peningkatan kesejahteraan itu benar-benar bisa diwujudkan di tahun 2020 datang.

Berbagai kalangan sempat menyangsikan kebijakan tersebut bisa direalisasikan tahun depan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua PGRI Kabupaten Malang, Dwi Sucipto. Dwi menyampaikan, para guru harap-harap cemas dengan janji itu.

“Kalau janji Bapak Bupati Malang itu terwujud pada tahun 2020, itu suatu hal yang luar biasa. Namun, kami masih harap-harap cemas terkait hal itu,” ujar Dwi. Terlebih, melihat jejak kenaikan GTT setiap tahunnya.

Pada 2018, PGRI Kabupaten Malang mengajukan adanya kenaikan insentif GTT sebesar Rp 100 ribu per bulan, tapi hanya bisa direalisasikan sebesar Rp 50 ribu.

“Di tahun 2019, kami juga ajukan kenaikan Rp 150 ribu. Tapi yang disetujui Rp 100 ribu,” imbuh Dwi. Dia juga membenarkan bahwa Bupati Malang memberikan janji adanya gaji GTT setara UMK.

Secara hitungan kotor, di tahun 2019 dengan penambahan Rp 100 ribu untuk 6.295 GTT, Pemkab Malang menggelontorkan dana Rp 7,5 miliar. Bila setara UMK yang tahun 2020 telah mencapai kisaran Rp 3 juta per bulan, maka jatuhnya per bulan mencapai Rp 18,8 miliar per bulannya. Atau dalam satu tahun anggaran untuk gaji GTT se-Kabupaten Malang saja mencapai Rp 225,6 miliar.

Sedangkan untuk pendapatan GTT selama ini hanya dari bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 350 ribu plus insentif Pemkab Malang Rp 100 ribu setiap bulannya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto secara lugas menyampaikan, bahwa harapan besar GTT mendapatkan gaji setara UMK yang dijanjikan Bupati Malang, tak bisa direalisasikan di tahun 2020 datang. 

Kekuatan anggaran yang menjadi persoalan dan kendala besar untuk mewujudkan janji Sanusi itu.
“Tak ada anggaran untuk menaikkan gaji GTT setara  UMK. Kami tak ada uangnya itu,” ujarnya.

Pernyataan Ketua DPC PDI-Perjuangan ini juga didasarkan dengan jejak penambahan insentif para GTT dalam dua tahun ini yang hanya kisaran di Rp 100 ribu per bulannya.

Sehingga, lanjut Didik, kenaikan gaji GTT yang realistis dan bisa teranggarkan di tahun 2020 adalah dengan penambahan Rp 300 ribu per bulan. “Anggaran penambahan gaji tersebut akan diambilkan melalui APBD Kabupaten Malang tahun 2020 senilai Rp 27 miliar. Tapi, pembayarannya satu kali, sehingga GTT dapat Rp 3,6 juta per tahunnya,” tandasnya.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close