Pemerintahan

Cegah Penyimpangan Perencanaan APBD, DPRD Kota Malang Terapkan e-Pokir

INDONESIAONLINE – INDONESIAONLINE – Sistem transparansi pelayanan publik di Kota Malang semakin diseriusi. Bukan hanya untuk lingkup eksekutif, tetapi legislatif juga turut mendapat bagian. Yakni melalui penerapan program aplikasi e-pokir (pokok-pokok pikiran elektronik).

Hal tersebut sebagai salah satu cara dalam mengantisipasi praktik-praktik penyimpangan dalam menetapkan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apalagi, Kota Malang sempat terseret kasus korupsi masal yang menyeret 43 anggota DPRD tahun 2018 lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto menyatakan, wacana e-pokir dimunculkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), selain merupakan wacana sejumlah anggota legislatif. Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, e-pokir juga menjadi bagian dari Malang menuju smart city. 

“Sebelumnya kan tidak melalui aplikasi. Dengan perkembangan IT, termasuk Malang menuju smart city,  seluruhnya nantu berbasis aplikasi,” jelasnya. 

Bkan hanya itu. Wasto menilai,  menuju smart city masih membutuhkan proses. Nantinya, semua program, mulai e-planning, e-budgetting, dan e-pokir, akan berjalan beriringan. “Semuanya serentak dilaksanakan tahun anggaran 2021,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Malang dari Partai Golkar Retno Sumarah mengatakan, e-pokir ini merupakan gagasan baru bagi pejabat publik di Kota Malang. Sebelumnya, pada periode DPRD Kota Malang hasil pergantian antar-waktu (PAW) 2014-2019, program sebatas pokir biasa atau nonelektronik. “Ya, memang sudah ada pembahasan pokir yang bersumber dari reses, saat PAW dulu,” ujarnya belum lama ini. 

Wanita yang sebelumnya menjabat di kursi PAW sebagai wakil ketua dewan itu menilai,
keberadaan e-pokir dapat menunjang kinerja DPRD dengan maksimal. Apalagi, dengan berbasis digital, segala usulan dari pokir anggota dewan dapat diketahui masyarakat luas.

“Saya lebih senang e-pokir. Bisa lihat langsung perkembangan usulan kegiatan di aplikasi. Ini mempermudah kami anggota dewan untuk memantau proyek usulan,” ucap Retno.

Untuk diketahui, e-pokir sendiri merupakan aplikasi yang digunakan DPRD Kota Malang untuk memublikasikan serta menjaring aspirasi masyarakat. Nantinya aspirasi tersebut bakal berlanjut hingga perancangan APBD. 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close