Pemerintahan

Kemiskinan dan Pariwisata, 2 PR Besar Pemkab Malang 2020

INDONESIAONLINE – Tahun 2019 selesai sudah. Berbagai peristiwa sepanjang tahun itu cukup menguras perhatian masyarakat dan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. 

Dari alotnya peralihan jabatan wakil bupati menjadi nupati setelah badai KPK menghantam Kabupaten Malang, sampai dengan terseoknya berbagai program dan target RPJMD yang akan selesai di awal tahun 2021.

Peristiwa tahun 2019 ini pun klimak dengan banyaknya program strategis Pemkab Malang yang masih menumpuk dan jadi pekerjaan rumah (PR) besar ke depannya. Khususnya terkait persoalan kemiskinan dan optimalisasi pariwisata sebagai bagian pengungkitnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data yang dihimpun dari hasil Susenas KP (Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi Pengeluaran) pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Malang terdapat sekitar 268.490 jiwa atau setara dengan 10,37 persen dari total sekitar 2,6 juta jiwa.

Angka yang membuat Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawangsa pun menempatkan Kabupaten Malang sebagai daerah tertinggi angka kemiskinannya. Di bawahnya ada Kabupaten Jember dengan jumlah 243 ribu, Kabupaten Sumenep (218 ribu), Kabupaten Probolinggo (217 ribu), dan Kabupaten Bangkalan (191 ribu). 

Banyak faktor yang membuat angka kemiskinan di Kabupaten Malang tertinggi di Jatim. Dimana, jumlah penduduk dan luasan wilayah Kabupaten Malang kerap diajukan sebagai respon dari pengambil kebijakan menjawab persoalan klasik tersebut.

“Jumlah penduduk kita sekitar 2,6 juta jiwa. Sebanyak 268.492 jiwa masuk kategori warga miskin atau kurang mampu. Akan tetapi, kalau dilihat dari besarannya, memang banyak. Karena jumlah penduduk Kabupaten Malang sangat besar,” ujar Sanusi Bupati Malang yang juga menyampaikan berbagai program bantuan untuk menekan angka kemiskinan di daerah terluas kedua di Jatim.

Tapi, berbagai kalangan tak berpuas diri dengan berbagai jawaban tersebut. Apalagi dengan akan habisnya periodisasi jabatan bupati-wakil bupati saat ini, yakni awal tahun 2021. Dimana, di tahun ini pula akan digelar Pilkada yang dimungkinkan energi akan terkonsentrasi ke perhelatan lima tahunan itu. 

Tak hanya calon bupati, dimana Sanusi pun dipastikan akan kembali maju dalam kontestasi Pilkada, tapi jadi rahasia umum OPD pun akan terimbas dengan adanya gelaran itu.
Maka, penanganan kemiskinan Kabupaten Malang pun bisa saja terganggu. Atau hanya jadi bahan kampanye pada nantinya tanpa adanya tindakan nyata dalam mendapat target penurunan satu digit angka kemiskinan di tahun 2020.

“Kita melihat Pemkab Malang tak terlalu serius untuk itu. Ini terlihat dari jejak penurunan angka kemiskinannya yang juga rendah,” ucap Direktur eLSAD (Lembaga Studi Agama dan Demokrasi) Maulidin dalam keterangan persnya, Selasa (31/12/2019) kemarin.

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Malang hanya mencapai 0,67 persen saja. Sehingga angka kemiskinannya ada 10,37 persen. “Jadi lebih rendah dari rata-rata penurunan angka kemiskinan di Jatim, yakni sekitar 0,77 persen,” ujarnya.

Bila Pemkab Malang serius menangani kemiskinan, lanjut Maulidin, Bupati Malang wajib memimpin langsung di dalamnya. Sehingga tak terjebak dalam seremoni acara bantuan orang miskin yang digelar oleh berbagai OPD terkait selama ini. Dengan hasil, angka penurunan kemiskinan tetap saja terbilang rendah.

“Perlu upaya luar biasa, baik dari perencanaan sampai pelaksanaan. Bupati harus pimpin langsung terkait itu, bisa dengan membentuk tim resmi yang langsung bertanggungjawab kepadanya. Serta bertugas memastikan penanggulangan kemiskinan di OPD berjalan efektif dan efisien,” ujarnya.

Sektor pariwisata yang jadi bagian program strategis Kabupaten Malang sampai awal 2021 untuk jadi pengungkit kesejahteraan masyarakat pun masih belum terlihat. Walau dengan berbagai capaian yang terkesan spektakuler selama ini, efek pariwisata tak bisa menurunkan angka kemiskinan beberapa tahun ini.

Banyak alasan terkait belum optimalnya pariwisata menjadi pengungkit kemiskinan di Kabupaten Malang. Baik yang langsung dirasakan masyarakat secara langsung maupun yang jadi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang.
Tapi, bagi pengamat politik dari Universitas Brawijaya (UB) Malang Wawan Sobari, sektor pariwisata yang jadi andalan untuk menyejahterakan masyarakat saat ini, tak optimal dikarenakan faktor kekuatan dan kreativitas kepemimpinan yang ada di daerah.

“Kabupaten Malang membutuhkan pemimpin yang kreatif dalam mengelola sektor pariwisata. Sehingga mampu menyejahterakan atau mengentaskan kemiskinan masyarakatnya,” ucapnya kepada MalangTIMES.

Wawan mencontohkan Kabupaten Banyuwangi dalam persoalan itu. Dimana, melalui kepemimpinan kepala daerahnya mampu menyulap secara kreatif sumber daya alam dan manusia yang tadinya berstigma negatif menjadi rebutan investor.

“Bisa contoh kepemimpinan Banyuwangi yang dulu dikenal daerah santet, miskin dan lainnya. Berkat kreativitas pemimpinnya bisa berubah dan menjadi yang terbaik dalam pengentasan kemiskinan melalui pariwisata,” ujarnya yang juga menegaskan, Kabupaten Malang membutuhkan pemimpin yang bisa mengubah masalah menjadi keunggulan atau memanfaatkan keunggulan menjadi sumber untuk perubahan. 

Dua persoalan itulah yang masih menjadi PR besar Kabupaten Malang. Dimana, PR tersebut bisa dimungkinkan terpecahkan di tahun 2020 dengan adanya perhelatan Pilkada. Tentunya, masyarakat yang nantinya akan menjadi penentu, siapakah yang akan mereka pilih menjadi pemimpin yang mampu menjawab dan menyelesaikan dua PR besar itu. 

Pemimpin yang kreatif mengolah berbagai keunggulan sumber daya alam dan manusia Kabupaten Malang untuk kemaslahatan masyarakat secara luas. 

Bukan pemimpin yang hanya puas dengan capaian sekilas dalam berbagai acara seremoni yang terkesan spektakuler, tapi  hanya sesaat dan tak menggapai target yang sesungguhnya. Yakni, mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang sejahtera, mandiri dan jadi tuan rumah di wilayahnya sendiri.
 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close