Transportasi

Evaluasi Lalulintas Pasca Nataru, Kabupaten Malang Butuh Sarpras Jalan

INDONESIAONLINE – Hari natal dan tahun baru (Nataru) 2019 telah usai. Kepadatan kendaraan dari tanggal 23 Desember 2019 sampai tanggal 1 Januari 2020, telah terlihat normal, khususnya di wilayah Kabupaten Malang.

Usainya Nataru itu jadi bahan evaluasi di tahun 2020 yang juga akan bertemu dengan hari besar nasional lainnya, yakni Idul Fitri. 

Khususnya terkait persiapan di jalan raya yang selalu dipadati kendaraan di Kabupaten Malang.

Dari hasil evaluasi paska Nataru, ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan urgen jalan raya di Kabupaten Malang. 

Yakni terkait sarana prasarana jalan berupa rambu-rambu lalulintas dan informasi yang masih terbilang minim sampai saat ini. 

Terutama di jalan raya yang saat Nataru dipadati kendaran, yaitu di ruas exit tol Singosari, Pakis, Tumpang serta beberapa wilayah di Malang Selatan.

Hal ini disampaikan Djulianta Kepala Bidang Lalulintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang, kepada MalangTimes, Kamis (2/1/2020).

“Kepadatan kendaraan saat Nataru memang terkonsentrasi di wilayah-wilayah itu. Khusus di jalur Malang Selatan pun sama, dimana sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai 1 Januari 2020 terbilang sangat padat,” ucapnya yang juga menyampaikan ada beberapa kendala yang juga mempengaruhi kepadatan kendaraan di wilayah itu.

Salah satunya adalah ketaksiapan dan ketidaktahuan pengendara saat akan melalui jalur Malang Selatan yang masuk kategori ekstrim. 

Seperti di wilayah Srigonco, Bantur, dan mengakibatkan banyak kendaraan mengalami mogok. Hingga terjadi antrian panjang kendaraan di lokasi itu.

Jalur jalan yang sempit dan ekstrim serta tak adanya rambu-rambu imbauan dan informasi yang lengkap menjadi salah satu faktor padatnya kendaraan di arah tersebut. 

Tak hanya itu risiko kecelakaan pun terbilang tinggi dengan kondisi jalur yang minus rambu-rambu lalulintas, terutama bagi para pengendara dari luar kota yang tak familiar dengan jalur Malang Selatan. 

Seperti kasus terperosoknya mobil yang diisi satu keluarga ke jurang di Ampelgading dan menyebabkan dua orang tewas di lokasi.

Hal inilah yang jadi evaluasi Dishub paska Nataru terkait lalulintas di Kabupaten Malang, khususnya di wilayah Malang Selatan yang juga merupakan wilayah pariwisata yang digemari masyarakat.

Tak terkecuali di jalur menuju Bromo Tengger Semeru (BTS) yang juga terbilang minim terkait sarpras jalan rayanya.

Padahal, dari data Dishub Kabupaten Malang, kendaraan yang masuk ke wilayah Kabupaten Malang dan didominasi ke Malang Selatan mencapai sekitar 39 ribu. Minus kendaraan yang keluar dari exit tol Malang-Pandaan dan tujuan Kota Batu yang juga terbilang sangat padat saat Nataru.

Kepala Dishub Kabupaten Malang Hafi Lutfi yang sejak Nataru juga turun lapangan di Malang Selatan pun membenarkan kondisi itu. 

Dimana, rambu-rambu lalulintas memang terbilang minim, seperti di jalur naik ke BTS.

Selain kondisi jalan yang tidak lebar dan membuat pengendara harus benar-benar ekstra waspada.

“Kita akui masih kurang untuk itu. Banyak hal yang jadi faktornya selain ketiadaan anggaran pengadaan rambu lalulintas sampai dengan kebijakan dengan adanya batasan administratif atau kewilayahan di BTS,” ungkapnya kepada MalangTimes.

Faktor itu pun telah menjadi persoalan klasik atau tahunan. 

Dimana, Dishub Kabupaten Malang berkali-kali menyampaikan kondisi tersebut dalam upaya memberikan kenyamanan dan keselamatan pengendara yang akan menuju wilayah Malang Selatan yang bertabur destinasi wisata favorit.

Sayangnya, hal itu pun belum berbuah manis. Pengadaan rambu-rambu lalulintas yang terbilang urgen masih tertolak dalam kebijakan anggaran sampai tahun 2020 ini. 

Dimana, dari informasi yang didapat MalangTimes, pengadaan rambu lalulintas tak bisa dilakukan juga di tahun ini.

Lutfi pun mencoba menyikapi hal itu dengan mengoptimalkan petugasnya yang juga terbilang terbatas. 

Dimana, untuk bidang lalulintas di Dishub Kabupaten Malang totalnya hanya berjumlah 15 orang. 

Sedangkan idealnya petugas lalulintas Dishub untuk menangani hal itu mencapai sekitar 30-40 orang plus dibantu melalui petugas UPT di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Malang.

Kondisi ini tentunya butuh perhatian serius Pemkab Malang, khususnya dalam penganggaran untuk pengadaan rambu lalulintas.

Baik untuk menunjang sektor pariwisata pada khususnya, serta demi keselamatan para pengendara pada umumnya.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close