Pemerintahan

Usai Rotasi 758 Pejabat, Wali Kota Malang Bakal Lelang Dua Posisi Kepala Dinas

INDONESIAONLINE – Usai melakukan rotasi besar-besaran di pengujung 2019 lalu, Wali Kota Malang Sutiaji akan segera melakukan lelang jabatan. Pasalnya, ada dua jabatan kosong setingkat kepala dinas yang kini masih belum diisi. 

Keduanya adalah jabatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sutiaji menyampaikan, posisi Kepala Dinas Kesehatan kosong lantaran pimpinan yang sebelumnya, yaitu Pranoto telah pensiun. 

Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebelumnya yaitu Sapto Prapto Santoso per 1 Januari resmi dipindah menempati jabatan Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik Kota Malang.

“Seperti biasa akan segera dilakukan lelang jabatan di awal 2020 nanti,” kata Sutiaji.

Proses lelang jabatan dipilih sebagaimana yang sudah dilakukan sebelumnya. Ketika ada jabatan yang kosong, Sutiaji memilih melakukan lelang jabatan lantaran dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu dengan skema yang ada, maka jabatan yang kosong dapat diisi oleh sosok yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya.

Sebelumnya, beberapa kursi pimpinan Perangkat Daerah (PD) yang kosong juga telah dilakukan lelang jabatan. Beberapa jabatan yang sempat dilakukan lelang pada 2019 seperti Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip, Dinas Koperasi dan UKM, hingga Direktur Utama PDAM Kota Malang.

Sebelumnya, Wali Kota Malang Sutiaji telah melakukan mutasi besar-besaran. Sebanyak 758 ASN Pemkot Malang mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemkot Malang di GOR Ken Arok, Selasa (31/12/2019).

Sutiaji menegaskan jika hal itu sesuai amanat undang undang dan Perda Nomor 5 tahun 2019 atas perubahan Perda 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu, juga untuk menjawab instruksi pemerintah pusat terkait penghapusan eselon 3 dan 4.

“Dengan adanya perampingan PD ini Pemkot Malang dapat mengefisiensikan anggaran hingga Rp 67 miliar,” terang pria berkacamata itu.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close