Pemerintahan

Ditarget Selesai Februari, Perda Minol Atur Jarak dengan Tempat Ibadah dan Lembaga Pendidikan

INDONESIAONLINE – Rancangan peraturan daerah (ranperda) minuman beralkohol atau minol di Kota Malang terus dikebut. Saat ini, pembahasan telah dirampungkan dan sudah mendekati  final. 

DPRD Kota Malang pun menargetkan perda minol sudah disahkan maksimal Februari 2020. Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Malang Harvard Kurniawan menyampaikan, ranperda minol saat ini tinggal pembahasan dengan tim Bagian Hukum Pemerintah Kota Malang. Selanjutnya akan dilakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam proses evaluasi.

“Setelah itu, baru disahkan. Kami target paling lambat Februari sudah selesai,” katanya, Minggu (5/1/2020).

Dia menjelaskan, pembahasan setiap pasal dari ranperda minol telah usai dibahas. Saat ini, dewan masih menunggu penyelarasan dari Bagian Hukum Pemkot Malang. Termasuk di dalamnya membahas sederet aturan main yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol.

Secara garis besar, menurut Harvard, yang menjadi perhatian dewan dalam ranperda minol adalah peredarannya. Nanti, peredaran minol tak sembarangan dan dapat lebih dikendalikan. 

“Akan diatur agar terkendali dan tidak bebas serta kearifan lokal ada. Penjualan tidak seenaknya. Gimana caranya minuman yang tak bercukai akan dibasmi,” ucap dia.

Tak hanya itu. Poin lain yang digarisbawahi adalah keterbukaan pengusaha dalam menjual produk minol. Salah satunya menyertakan tanda jika kafe atau tempat hiburan yang dimaksud menjual minol.

“Kita bisa tiru di Bali. Kan ada penanda khusus begitu. Jadi, tidak sembarangan juga yang bisa masuk,” ujar Harvard.

Pembahasan lain yang kini sedang digodok, menurut anggota Komisi A DPRD Kota Malang itu, berkaitan dengan jarak penjualan minol dengan tempat beribadah, lembaga pendidikan, hingga rumah sakit.

Nantinya akan diatur lebih detail jarak sebuah kafe atau tempat hiburan malam dengan tempat beribadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit. Penentuan lokasi akan dibahas lebih jauh dengan pemerintah, tokoh agama, dan pengusaha.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close