Kesehatan

Tunggakan Capai RP 127 Miliar, Masyarakat di Malang Tak Tertib Bayar Iuran BPJS Kesehatan

INDONESIAONLINE – strong>INDONESIAONLINE – Keputusan Pemerintah Pusat menaikkan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari 2020 lalu bukanlah tanpa alasan. 

Ya, salah satu pemicu diberlakukannya kebijakan itu lantaran jumlah tanggungan BPJS yang kian tinggi. 

Tak ayal, hal itu menjadikan BPJS Kesehatan banyak memiliki hutang kepada rumah sakit mitra karena gagal memenuhi target pembayaran. 

Di Malang sendiri, jumlah tunggakan tersebut mencapai Rp 127 miliar.

Pejabat Penanggungjawab Sementara (PPS) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Chandra Jaya mengatakan ada beberapa hal yang memicu adanya tunggakan itu. 

Salah satunya, keterlambatan iuran dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama bagi mereka yang terdaftar sebagai peserta mandiri.

“Angka terbesar di wilayah Kabupaten Malang mencapai sekitar Rp 76 miliar. Kota Malang, sekitar Rp 41 miliar, dan Kota Batu mencapai Rp 8 miliar,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika sejauh ini masyarakat masih belum terlalu tertib karena kurangnya pemahaman dari peserta BPJS Kesehatan sendiri.

Bahwasannya, ketika pelayanan dijalankan maka peserta wajib membayar iuran dengan rutin.

“Ketidaktahuan ya, jadi masih banyak peserta kita yang belum tau bahwa kalau jadi peserta JKN itu harus secara continue (berkelanjutan) melakukan pembayaran. Tapi, masih ada yang setelah mendapatkan pelayanan, iuran dihentikan,” imbuhnya.

Hingga saat ini, pihak BPJS Kesehatan masih terus mengupayakan penagihan iuran. 

Baik itu secara masif melalui media, radio, dengan memanfaatkan kader JKN di masing-masing wilayah, kemudian melalui petugas telecollecting yang siap menelepon peserta untuk melakukan pembayaran iuran. 

“Kita setiap saat dengan berbagai upaya yang masiv sudah mengingatkan peserta baik melalui iklan radio dan media. Kita mengingatkan juga by phone. Dan kami harap, ke kepala daerah masing-masing jika ada peserta yang tidak mampu, tapi punya mandiri untuk dialihkan saja menjadi jaminan pemerintah daerah,” tandasnya.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
%d bloggers like this: