Pemerintahan

95 Persen Usulan Kegiatan Desa Fisik Infrastruktur, Bappeda : Padahal Pembangunan Tak Hanya Itu

INDONESIAONLINE – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang menyoroti usulan kegiatan yang masuk dalam e-Musrenbang dari seluruh desa tahun 2020. 

Usulan yang direncanakan akan dianggarkan dari dana program aspirasi kepala desa (Askades).

Sorotan dari Bappeda Kabupaten Malang terkait kegiatan dari desa yang masih didominasi oleh fisik infrastruktur. 

Baik berupa jalan, bangunan, serta infrastruktur fisik lainnya sekitar 95 persen di tahun 2020.

“Masih didominasi oleh infrastruktur fisik. Sehingga untuk Askades didominasi oleh kegiatan di Bina Marga nantinya,” ucap Tomie Herawanto Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Senin (6/1/2020) kepada MalangTimes.

Padahal, lanjutnya, banyak kegiatan lainnya yang bisa didanai oleh APBD melalui program Askades.

Baik bidang pembangunan yang masuk sub bidang kesehatan dan pendidikan, sampai bidang pemberdayaan untuk meningkatkan sumber daya manusia maupun peningkatan perekonomian rakyat.

Kondisi itu cukup disesalkan oleh Bappeda Kabupaten Malang. Walaupun secara kewenangan, tegas Tomie, pihaknya tak memiliki hak mengatur usulan kegiatan dari desa yang disebutnya sebagai wujud penerapan bottom-up dalam perencanaan pembangunan.

“Kita tak bisa mencoret usulan dari desa yang telah masuk. Tapi saya sampaikan, bahwa yang didapat desa ya bangunan fisik saja kalau yang diusulkan itu,” ujar mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang ini.

Terkait persoalan itupun Tomie mengatakan telah melakukan berkali-kali sosialisasi ke pemerintah desa dalam merencanakan usulan kegiatan yang akan di sampaikan dalam Musrenbang.

Harapannya, pembangunan di tingkat desa tak hanya didominasi urusan fisik saja. 

Sehingga persoalan-persoalan yang juga mencuat di tahun lalu dan dimungkinkan menjadi persoalan ke depannya di bidang kesehatan dan pendidikan serta pemberdayaan masyarakat perdesaan.

“Harapan kita ke sana, tapi sampai tahun ini usulan didominasi di Dinas Bina Marga yang menangani jalan, drainase dan fisik pendukung lainnya,” ungkap Tomie.

Seperti diketahui, persoalan krusial di Kabupaten Malang yang membutuhkan anggaran dan program berkelanjutan setiap tahunnya adalah bidang kesehatan dan pendidikan. 

Selain program meningkatkan keterampilan sekaligus meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 

Hal ini terlihat dari indikator angka kemiskinan Kabupaten Malang yang masih di angka 10,37 persen. 

Dikarenakan faktor di bidang pembangunan kesehatan serta dipicu juga dengan bidang pendidikan. 

Tak hanya itu keterampilan dan kesempatan untuk bekerja secara mandiri karena berbagai persoalan dana serta hal lainnya, ikut serta dalam memberikan angka kemiskinan di Kabupaten Malang.

Tak heran, Bupati Malang Sanusi pun pernah menyampaikan prioritas program dan anggaran di tahun 2020 pada bidang kesehatan dan pendidikan. 

“Ini yang jadi prioritas kita di tahun 2020. Penurunan stunting dan angka kemiskinan serta dukungan untuk pendidikan jadi prioritas,” tegasnya.

Pernyataan itu tak sejalan secara maksimal dengan yang diusulkan 376 desa melalui e-Musrenbang tahun 2020. 

Dimana kegiatan infrastruktur fisik sangat mendominasi dan akan membuat Dinas PU Bina Marga akan lebih direpotkan untuk melaksanakan kegiatan di tingkat desa sepanjang 2020.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close