Pemerintahan

Askades 2020, Pemkab Malang Akan Gelontor Sekitar Rp 450 Miliar ke Desa

INDONESIAONLINE – Program aspirasi kepala desa (Askades) dengan basis e-Musrenbang yang sempat dicuatkan oleh Bupati Malang Sanusi, akan segera direalisasikan di tahun 2020.

Walau tak seperti yang dibayangkan di akar rumput, anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Malang ini hanya bisa diakses oleh desa yang telah memasukkan usulannya melalui e-Musrenbang. Bukan melalui proposal maupun bentuk lainnya, seperti dipahami masyarakat di perdesaan.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto kepada MalangTIMES.

“Askades bukan bantuan, tapi program yang melekat di OPD (organisasi perangkat daerah). Sehingga untuk mengaksesnya desa wajib memasukkan usulannya lewat e-Musrenbang,” ucap mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, Senin (6/1/2020).

Dengan pernyataan itu, desa yang tak memasukkan usulan kegiatannya di e-Musrenbang, di tahun 2020 ini harus gigit jari. Artinya tak dapat mengakses Askades yang di tahun 2020 ini akan digelontorkan anggaran sekitar Rp 450 miliar bagi desa-desa di wilayah Kabupaten Malang yang telah menginput datanya ke e-Musrenbang.

“Untuk Askades sekitar Rp 450 miliar dan anggarannya berada di OPD-OPD terkait yang sesuai dengan usulan dari desa. Usulan anggaran tertingginya memang Rp 1,5 miliar untuk satu desa,” ujar Tomie.

Dari uraiannya tersampaikan, bahwa dari 367 desa hanya separuhnya yang mengusulkan kegiatan dengan anggaran maksimal, yaitu Rp 1,5 miliar. Separuh lainnya di bawah nominal tersebut dan ada enam desa yang tak mendapatkan alokasi Askades dikarenakan tak menginput usulannya ke e-Musrenbang. Yakni, Desa Jedong di Kecamatan Wagir, Desa Jeru di Kecamatan Turen, Desa Waturejo di Kecamatan Ngantang, Desa Tamanasri di Kecamatan Ampelgading, Desa Pujon Kidul di Kecamatan Pujon, dan Desa Sidodadi di Kecamatan Lawang.

“Ada yang Rp 200 juta dan lainnya. Ini karena memang desa sendiri yang mengusulkan kegiatan dan anggarannya. Kita mengikuti kegiatan dan anggaran sesuai desa. Tapi bagi desa yang apatis dengan Musrenbang, ya tak dapat,” ujar Tomie yang kembali mengimbau desa untuk tertib dalam pengusulan kegiatan melalui Musrenbangdesa.

“Itu wajib apapun polanya untuk itu wajib lewat e-Musrenbang,” tegasnya.

Disinggung terkait kapan Askades turun ke perdesaan dalam bentuk program OPD, Tomie menyampaikan, untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dimungkinkan Maret 2020.

Terpisah, Bupati Malang Sanusi pun, menyampaikan hal serupa. Dimana, orang nomor satu di Kabupaten Malang ini menegaskan, desa yang tak memasukkan atau input usulannya melalui e-Musrenbang, tak akan menerima Askades sesuai ajuannya.

“Memang harus masuk dulu Musrenbangdesa terus diinput. Kalau belum masuk, ya tak bisa menerima,” ucapnya.
 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close