Pemerintahan

Tiga Tahun Nasib Alun-Alun Kepanjen Tergantung, DPRD: Kelemahan Komunikasi Pemkab

INDONESIAONLINE – Rencana pembangunan Alun-Alun Kepanjen masuk tahun ketiga. Dimulai sejak  2017 lalu sampai awal 2020, rencana itu terhadang pembebasan lahan warga yang akan dijadikan jalan tembus dan area publik yang tak pernah tuntas.

Padahal, rencana pembangunan Alun-Alun Kepanjen merupakan amanah dari dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Malang. Artinya, segala kegiatan yang termaktub di dalam dokumen itu wajib untuk direalisasikan.

Hal inilah yang membuat DPRD Kabupaten Malang melalui Komisi III kembali mempertanyakan rencana pembangunan Alun-Alun Kepanjen itu.  Zia Ulhaq dari Partai Gerindra menyatakan, molor atau tergantungnya amanah RPJMD selama hampir tiga tahun lebih itu patut dipertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. 

Memang  kendala sempat berkali-kali disampaikan, yaitu terkendalanya pembebasan lahan milik warga yang terdampak rencana pembangunan Alun-Alun Kepanjen. “Kami terus dorong rencana pembangunan itu karena amanah RPJMD yang akan habis juga dalam tahun ini. Jangan sampai apa yang sudah masuk dalam dokumen tak terealisasi,” ucapnya, Senin (6/1/2020).

Zia pun memberi catatan terkait molornya rencana pembangunan Alun-Alun Kepanjen sampai saat ini. Yakni, lemahnya komunikasi dari Pemkab Malang kepada para pemilik tanah.

“Catatan saya ini karena lemahnya komunikasi pemkab ya. Seharusnya hal yang telah bertahun-tahun gagal ini dilakukan komunikasi lebih intensif. Kalau diperlukan adanya negosiasi, ya itu yang harus dilakukan Pemkab Malang,” tandasnya.

Politisi Gerindra ini juga menilai bahwa Bupati Malang Sanusi harus aktif untuk hal itu. Jangan sampai hanya menyerahkan secara penuh kepada Dinas Pertanahan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam pembebasan lahan tersebut.

“Jangan diam dan menyerahkan penuh ke jajarannya. Saya pikir kalau bupati mau bergerak untuk lakukan negosiasi atas kendala pembebasan lahan, itu bisa selesai,” imbuh Zia.

Sebagai informasi, rencana pembangunan Alun-Alun Kepanjen, selain sebagai ikon dan ruang publik bagi Kabupaten Malang, memang di lapangan wajib dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu. Pasalnya, lahan-lahan warga yang merupakan persawahan direncanakan sebagai jalan penghubungnya. Yakni dimulai dari Kedungpedaringan sampai Penarukan, sekitar 1,5 kilometer. Total lahan yang wajib dibebaskan sekitar 3,8 hektare (ha) dengan jumlah 59 bidang.

Sayangnya, dari data Dinas Pertanahan Kabupaten Malang sampai akhir tahun 2019 lalu, pembebasan lahan yang sejak tahun 2017 dianggarkan Rp 13 miliar serta diteruskan pada tahun berikutnya, baru sampai tahap inventarisasi tanah. Sehingga berkali-kali anggaran yang dialokasikan dalam APBD menjadi silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran). 

Artinya, ujar Zia, bukan persoalan anggaran terkait molornya rencana pembangunan Kepanjen. “Kami mendukungnya karena itu kebutuhan sebuah daerah. Sehingga kami selalu menyetujui anggaran untuk itu, tapi selalu gagal. Jadi, ini memang karena komunikasi pemkab yang lemah,” ucap dia.

Terpisah, Bupati Malang Sanusi sempat menyampaikan bahwa Pemkab Malang memang tak menganggarkan untuk pembangunan Alun-Alun Kepanjen sejak tahun 2019 lalu. “Tahun ini juga tak kami  anggarkan karena kami lebih prioritaskan masalah kesehatan dan pendidikan. Karena anggarannya besar untuk itu, maka kami skip dulu,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Hal ini pula yang jadi salah satu faktor persoalan pembebasan lahan untuk jalan tembus Alun-Alun Kepanjen tak pernah usai sampai saat ini. Sanusi tak menyampaikan bahwa kendala utama rencana pembangunan Alun-Alun Kepanjen adalah di pembebasan lahannya. “Kendala hanya karena anggarannya besar,” katanya.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: