Pemerintahan

Kunker ke Kecamatan Bululawang, DPRD Temukan Layanan Adminduk Tak Maksimal

INDONESIAONLINE – Kunjungan kerja (kunker) Komisi I DPRD Kabupaten Malang di kantor Kecamatan Bululawang bersitumbuk dengan persoalan dasar terkait pelayanan administrasi kependudukan (adminduk).

Persoalan terbilang klasik yang masih menjadi hantu bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan tentunya masyarakat. Pasalnya, persoalan yang ditemukan Komisi I DPRD Kabupaten Malang, berkutat pada persoalan ketiadaan blangko e-KTP terbilang lama serta kendala tekis server dan infrastruktur adminduk yang terbatas.

Di sisi Pemkab Malang khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang, persoalan klasik itu tak bisa dihindari. Khususnya terkait pemenuhan blangko e-KTP yang ranahnya ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Sedang di tingkat masyarakat, berbagai kendala itu membuat hak dasarnya atas adminduk jadi terkatung-katung. Serta harus bersabar, misalnya, dengan memegang surat keterangan (suket) pengganti e-KTP.

Hal itulah yang membuat dewan kembali menyoroti persoalan di bidang pelayanan adminduk bagi masyarakat Kabupaten Malang. Sebagai bagian dalam proses pengawasan dan monitoring yang dilakukannya dengan mengambil sampling di kantor Kecamatan Bululawang.

“Kita menyesalkan dengan adanya temuan berbagai kendala yang ada terkait itu. Pasalnya, kendala-kendala ini membuat petugas pelayanan tak maksimal dan masyarakat juga kena dampaknya,” ucap Ahmad Fauzan, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang saat melakukan kunker di Bululawang, Senin (6/1/2020) kemarin.

Temuan berbagai kendala itu berputar dipersoalan teknis sampai infrastruktur pelayanan adminduk yang terbilang sangat terbatas. Secara langsung dengan persoalan itu, pelayanan adminduk kepada masyarakat pun terganggu dan tak maksimal.

Beberapa kendala yang disebut itu, misalnya terkait gangguan server pada komputer pelayanan yang menyebabkan pemprosesan data tak bisa diinput ke Dispendukcapil. Hal ini dibuktikan secara langsung oleh Unggul Nugroho anggota Komisi I DPRD Kabupaten Malang yang mencoba untuk mengoperasikannya.

Hasilnya, server untuk input mengalami error dan tentunya berdampak pada proses entry data masyarakat yang mengajukan permohonan layanan adminduknya.

Tak hanya itu, Komisi I DPRD juga melakukan dialog dengan para petugas di kantor pelayanan Adminduk Bululawang. Dimana, ditemukan juga beberapa kendala lainnya, baik ketiadaan blangko e-KTP selama 9 bulan lebih. Sampai pada infrastrutur kelengkapan dan kesiapan peralatan cetak yang sangat terbatas.

“Dengan kondisi itu kita coba komunikasikan dengan Dispendukcapil. Terkait kendala-kendala yang ada sampai saat ini terkait pelayanan Adminduk di kecamatan,” ujar Fauzan.

Fauzan pun berharap banyak temuan di Bululawang terkait pelayanan dasar masyarakat di Kabupaten Malang di tahun 2020 itu bisa dicarikan solusi dan terobosannya melalui APBD secara maksimal.

“Semoga di tahun 2020 ini ada realisasi solusi dan terobosan untuk memanfaatkan anggaran APBD dengan maksimal demi penyelesaian permasalahan data kependudukan. Serta mempersingkat pelayanan  yang masih terpusat di kantor Dispendukcapil melalui kecamatan,” imbuhnya.

Terpisah, temuan itu pun secara langsung ditindaklanjuti Komisi I dengan mengadakan koordinasi dengan Dispendukcapil, Selasa (7/1/2020). Hal ini dibenarkan oleh Sri Meicharini yang akrab disapa Rini, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang kepada MalangTimes.

“Ia ini lagi ada tamu dari Komisi I,” ucapnya singkat melalui pesan WA.

Rini melanjutkan, untuk hasil pertemuan dengan Komisi I DPRD Kabupaten Malang, akan disampaikan setelah selesai. “Nanti siangan mas, setelah selesai,” tandasnya.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close