Pemerintahan

Perda 1/2016 Tentang Desa Diperbarui, Ada Klausul Tali Asih Bagi Kades

INDONESIAONLINE – Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, akhirnya dibahas dan disetujui dalam rapat paripurna antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dengan DPRD.

Beberapa persoalan yang sempat menjadi kebingungan ditingkat pemerintah desa, misalnya terkait tali asih atau dana purna bakti untuk kepala desa (kades) yang habis masa jabatannya atau pun meninggal dunia. Menjadi salah satu loncatan baru dalam Rancangan Perda terkait perubahan payung hukum bagi desa yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (7/1/2020).

Hal ini disampaikan oleh Bupati Malang Sanusi setelah rapat paripurna persetujuan bersama perubahan Perda 1/2016. Dimana, orang nomor satu di Kabupaten Malang ini menyampaikan, ada beberapa penyempurnaan dalam Perda tentang desa yang telah dibahas secara alot oleh DPRD.

“Ada tiga penyempurnaan substansi dalam Ranperda ini yang telah dibahas dewan sekaligus dari hasil fasilitasi Gubernur Jatim terkait perubahan payung hukum bagi desa uang kita setujui bersama hari ini,” kata Sanusi, Selasa (7/1/2020).

Tiga penyempurnaan itu adalah terkait dana purna bakti kades, tata cara pengangkatan unsur staf perangkat desa dan perubahan lain yang sifatnya redaksional.

Terkait dana purna bakti untuk kades, baik dikarenakan meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya, menjadi terobosan baru dalam memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemerintah desa. Pasalnya, selama ini persoalan tali asih atau dana purna bakti belum dinaungi oleh aturan apapun di tingkat daerah.

Sehingga, kerap saat pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk hal itu tersandung pada persoalan legalitas. Walaupun telah menjadi bentuk kebiasaan yang hidup dalam masyarakat perdesaan, kekosongan aturan hukum membuat dilema bagi pemerintah desa. Bahkan, bila ada audit internal, maka pengalokasian tali asih atau dana purna bakti pun menjadi temuan.

Lewat Perubahan Perda 1/2016 yang disetujui oleh Bupati dan DPRD, persoalan itu pun usai. Dimana dari yang dibacakan oleh Sanusi, bahwa terhadap kades yang meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya diberikan tanda penghargaan berupa dana purna bakti paling banyak 5 (lima) kali dari penghasilan tetap kades.

Sedangkan  anggaran untuk itu diambil dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan sumber Pendapatan Asli Desa (PAD).

“Ini juga untuk melindungi pemerintah desa sendiri terkait hal itu. Selain tentunya sebagai bentuk apresiasi kepada kades yang telah menjalankan tupoksinya,” ujar Sanusi yang juga menyampaikan, terkait tata cara pengangkatan unsur staf perangkat desa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto, berharap dengan disetujuinya bersama perubahan Perda 1/2016 itu akan membuat jalannya roda pemerintahan desa menjadi optimal ke depannya.

“Harapan kita tentunya seperti itu. Sehingga berbagai program ke depannya juga bisa berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat desa,” ujarnya.

Selain hal itu, lanjut Didik Gatot, adanya Ranperda terkait desa akan memberikan kepastian hukum, baik terkait pengelolaan anggaran desa, proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat sampai dengan mekanisme pemilihan kades antar waktu.

“Selain tentunya akan mampu menunjang pembangunan kawasan perdesaan dalam upaya mengungkit sektor perekonomian antar perdesaan,”imbuhnya.

Ketua DPC PDI-Perjuangan ini juga menyampaikan, dari hasil pembahasan dan pandangan seluruh fraksi DPRD Kabupaten Malang, terdapat 48 pasal dalam Ranperda tentang desa. Dimana, seperti yang disampaikan oleh Sanusi, berbagai klausul pasal itu merupakan penyempurnaan substansi dari Perda 1/2016.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close