Politik

Larangan Mutasi Pejabat Mulai Berlaku, Melanggar KPU Batalkan Nama Calon Bupati

INDONESIAONLINE – Larangan mutasi pejabat di tingkat daerah mulai berlaku hari ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Larangan itu secara spesifik ditujukan kepada para kepala daerah yang kembali maju atau dicalonkan maju dalam Pilkada serentak 2020.
Hal ini termaktub dalam Pasal 72 ayat (2),

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,”.

Larangan mutasi inilah yang kini masih disampaikan oleh penyelenggara Pilkada 2020. Tak terkecuali di Kabupaten Malang, dimana Bupati Malang Sanusi memiliki potensi kuat untuk kembali maju dalam kontestasi 5 tahunan ini. Sehingga pemberitahuan secara tertulis dari penyelenggara pilkada pun menjadi hal urgen disampaikan.

George da Silva salah satu Komisioner di divisi penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, pun membenarkan urgenitas larangan yang diatur dalam UU 10/2016 itu.

“Ini menjadi penting bagi kepala daerah yang akan kembali maju dalam Pilkada 2020 ini. Sehingga kita layangkan juga pemberitahuan itu melalui surat resmi ke Pak Bupati. Beliau juga sudah berkonsultasi dengan Bawaslu terkait itu,” ucap George kepada MalangTIMES, Rabu (8/1/2020).

Lelaki plontos ini melanjutkan, pemberitahuan larangan itu sebagai bagian dalam menyukseskan perhelatan Pilkada 2020 yang dimungkinkan kuat akan diikuti Sanusi ke depannya. Walau belum muncul rekomendasi resmi dari parpol yang akan mengusungnya, Sanusi memiliki potensi kuat jadi calon Bupati Malang dari PKB.

Sehingga Bawaslu pun sesuai instruksi pemetaan dari tingkat provinsi Jawa Timur (Jatim) mengenai daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada dan diikuti oleh para kepala daerah yang kini aktif menjabat, memiliki kewajiban untuk melakukan imbauan atas larangan itu.

Melihat tahapan Pilkada, khususnya terkait pasal 17 UU 10/2016, penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 8 Juli mendatang. Sehingga dengan klausul pasal itu, larangan mutasi telah berlaku hari ini, Rabu (8/1/2020).
“Larangan mulai hari ini dalam mutasi pejabat. Kita berharap ini bisa dipatuhi ke depannya,” ujar George.

Di UU 10/2016 terdapat sanksi pidana sekaligus administrasi bila berbagai larangan diabaikan atau ditabrak. Dalam Pasal 187 secara lugas disampaikan untuk berbagai pelanggaran pemilu ada sanksi penjara sekaligus denda. Dari kurungan paling singkat 36 bulan sampai paling lama 72 bulan dan denda dari Rp 200 juta sampai paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan untuk petahana yang melanggar aturan Pasal 71 bersiap-siap namanya akan dibatalkan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Hal ini termaktub dalam ayat (5) yang berbunyi, “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota,”.

“Tapi kepala daerah bisa melakukan penggantian pejabat bila mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” ucap George.

Larangan lainnya yang dikenakan ke para kepala daerah yang berpotensi kuat kembali maju di tahun 2020, adalah terkait kebijakan yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon lainnya. Dimana kepala daerah mempergunakan kewenangan, program, dan kegiatannya untuk kepentingannya dalam Pilkada 2020.

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close