Pendidikan

Profesor UIN Malang: Agama Harus Dipahami sebagai Kebenaran daripada Indentitas, Simbol, dan Politis

INDONESIAONLINE – Pluralisme agama merupakan tantangan tersendiri bagi agama-agama dunia dewasa ini.

Oleh sebab itu, masing-masing pemeluk agama perlu menyikapinya dengan arif dan bijak agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

Untuk itu, agama juga harus dipahami sebagai kebenaran daripada identitas, simbol, dan politis.

Hal ini disampaikan oleh Profesor Bidang Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang Prof Dr H M Zainuddin MA di Gedung Rektorat lantai 5 UIN Malang, Rabu (8/1/2020).

“Islam identitas harus tunduk pada Islam sebagai kebenaran,” ucap Dosen dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Maliki Malang tersebut dalam orasi ilmiahnya saat pengukuhan guru besar.

Sebab, katanya, Islam sebagai kebenaran bisa berdampingan dengan kebenaran-kebenaran lain dan dapat menciptakan kondisi yang harmonis.

“Sedangkan Islam identitas dan politik cenderung konflik dan disharmoni,” timpal pria kelahiran Bojonegoro, 7 Mei 1962 tersebut.

Dalam konteks tantangan demokrasi, agama menghadapi tantangan yang sangat berat menyangkut komitmen dan moralitas.

Memperhatikan relasi antara agama dan demokrasi dalam sebuah komunitas sosial sendiri menyangkut banyak variabel, termasuk variabel independen non-agama.

“Oleh sebab itu perlu pengembangan wawasan Islam yang objektif dan empiris dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjauhkan dari politisasi agama atau (depolitisasi),” jelasnya.

“Dalam menetapkan kebijakan, hendaknya pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, proaktif mendorong terwujudnya toleransi beragama dan memfasilitasi keinginan masyarakat untuk dialog (antarumat beragama),” ungkapnya lebih lanjut.

Secara simultan, lanjutnya, pemerintah bersama masyarakat hendaknya berkomitmen menegakkan hukum untuk membendung bahaya ekstremisme dan terorisme.

Kata Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Malang ini, pemerintah tidak bisa menolerir penetrasi ideologi asing yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila.

Seiring dengan itu, hendaknya pemerintah juga menegakkan hukum keadilan dan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi menekan kecemburuan sosial antarwarga bangsa, terutama dalam membuat regulasi terkait dengan relasi antarumat beragama.

“Karena salah satu pemicu konflik antarumat beragama juga antara lain karena faktor adanya ketidakadilan oleh negara itu sendiri,” tandasnya.

Prof Zainuddin menyampaikan orasi ilmiah berjudul Pluralitas Agama: Tantangan Keberagaman dan Demokrasi di Indonesia (dari Konflik, Intoleransi, hingga Terorisme). Ia merupakan guru besar ke-13 UIN Maliki Malang.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close