Pemerintahan

Ubah Perda Desa, Pemkab Malang Detailkan Aturan Soal Pemerintah Desa dan BPD

INDONESIAONLINE – Mengawali tahun 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersama DPRD mulai menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Desa. Aturan tersebut merupakan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

Sejumlah pasal-pasal dalam perda lama mengalami perubahan dan disetujui bersama antara Pemkab Malang dan DPRD untuk disahkan. Perubahan itu merupakan penyesuaian terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 yang ditujukan untuk semakin mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa di tahun 2020.

“Rancangan Perda Desa ini sudah dibahas bersama dan disepakati juga. Tentunya pembahasan Ranperda ini agar pemerintah desa semakin maksimal dalam menjalankan tupoksinya,” ucap Bupati Malang Sanusi. 

Sanusi juga memberikan apresiasinya kepada pihak legislatif yang telah membahas Perda Desa untuk kemajuan desa di Kabupaten Malang. Dari pandangan seluruh fraksi DPRD dihasilkan 48 pasal penyempurnaan, meliputi keberadaan kades, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Ada 48 pasal memang. Hampir didominasi terkait pemerintah desa dan BPD. Dari hak dan kewajiban, sanksi, tali asih, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya. Ditambah dengan posisi BPD juga sebagai mitra pemerintah desa,” urai politisi PKB yang digadangkan menjadi calon Bupati dalam Pilkada serentak 2020.

Dari penyempurnaan pasal itu ada yang menarik juga, yakni terkait syarat dan mekanisme pemberhentian sementara, baik kades maupun perangkat desa. Hal itu terdapat di Pasal 4 untuk pemberhentian sementara kades oleh Bupati dan Pasal 14 untuk perangkat desa.

Pasal itu memberikan ruang segar di tengah beberapa kasus yang mencuat di Kabupaten Malang terkait pengelolaan dana desa. Baik yang bersumber dari dana transfer maupun pendapat asli desa serta lainnya yang sah.

Seperti diketahui, maraknya laporan dugaan penyalahgunaan dana desa, baik ke Inspektorat maupun ke kepolisian dan kejaksaan telah mewarnai perjalanan desa di Kabupaten Malang dalam beberapa tahun lalu. Ada yang terbukti dalam proses penyelidikan dan penyidikan aparat hukum, pun banyak juga yang hanya bersifat dugaan saja.

Lewat penyempurnaan Perda Desa, menurut Sanusi, berbagai hal terkait Kades dan perangkat desa diberhentikan atau dilakukan pemberhentian sementara diatur secara rinci. 

“Agar masyarakat, khususnya pemerintah desa paham juga. Mana yang bisa terkena sanksi pemberhentian itu. Tak hanya itu di Ranperda ini juga diatur terkait proses pemilihan kades dan perangkat sampai pemilihan kades antar waktu,” urainya.

BPD pun dikuatkan dalam aturan itu. Seperti diketahui, sampai saat ini BPD terkesan menjadi ‘tempelan’ dalam pemerintahan desa. Hal dan kewajiban BPD pun diatur dalam beberapa Pasal, yakni dari Pasal 34-45.

Pasal 44 cukup menarik, BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan yang meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan tunjangan kinerja. Hal ini juga menjadi bagian dalam memperkuat posisi BPD untuk ikut serta dalam membangun desanya sesuai tugas dan fungsinya secara maksimal. Selain hak untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah bagi BPD yang berprestasi.

Terobosan Pemkab Malang ini patut diapresiasi. Walaupun tentu perlu juga adanya berbagai upaya untuk ‘membumikan’ aturan daerah tersebut di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, proses penyelenggaraan pemerintah desa pun secara siklus telah berjalan di 378 desa di Kabupaten Malang. Sehingga bila terdapat perubahan, tentunya akan menunggu ruang perubahan anggaran kegiatan (PAK) di pertengahan tahun berjalan ini.

Karena itu, Sanusi pun meminta seluruh jajaran terkait sampai tingkat Kecamatan untuk bersama-sama mengawalnya. “Karena desa yang kuat yang akan menguatkan juga pembangunan di daerah sampai pusat,” tandasnya.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close