Pemerintahan

Percepat Pembangunan, Khofifah Minta Kepala Daerah Jadikan Acuan Perpres 80/2019

INDONESIAONLINE – Pemerataan ekonomi di wilayah Jawa Timur dapat dijalankan apabila pendekatan pembangunan wilayah berjalan dengan semestinya. Hal itu yang ditekankan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jawa Timur, Kamis (9/1/2020).

Ia menyebut, pendekatan pembangunan wilayah akan bisa mengurangi disparitas atau ketimpangan antara kota dan desa. Karenanya, Khofifah meminta seluruh kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga camat se-Jatim untuk bersinergi dalam mempercepat realisasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2019.

“Seiring dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 akan menjadi rujukan sekaligus motivasi bagi Pemprov Jatim untuk maju terdepan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.

Mantan Menteri Sosial ini menilai pemerintah daerah perlu bekerja lebih baik dan akuntabel agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Perpres 80 Tahun 2019 itu sendiri terdapat beberapa daerah yang mendapatkan prioritas pengembangan dan pembangunan. Untuk Jatim terdapat 3 kawasan yang menjadi prioritas.

Yakni, kawasan Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), dan kawasan wisata Bromo Tengger Semeru (BTS) hingga Selingkar Wilis dan Ijen, serta mengembangkan potensi wisata Madura.

Model pembangunan berbasis kawasan itu membuat Jatim dijadikan pilot project nasional selain wilayah Jawa Tengah.

“Melalui model pembangunan berbasis kawasan ini, kita berharap dapat dilakukan serta diwujudkan pemerataan pembangunan secara maksimal,” imbuhnya.

Ia juga meminta kepada Kepala Daerah se-Jatim, agar segera melakukan langkah-langkah penyelarasan di masing masing daerahnya. Sementara, Pemerintah Provinsi saat ini tengah berproses dalam membangun big data, yang nantinya akan mampu dikoneksikan secara sistemik antar daerah.

“Saya ingin seluruh daerah bisa mendapatkan manfaat yang rata dari percepatan pembangunan ini,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan komitmen dan dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam menopang pembangunan berbasis kawasan. Khususnya, untuk area wisata Bromo Tengger Semeru (BTS). Yakni, dengan mengoptimalisasikan pembangunan infrastruktur.

“Optimalisasi pembangunan infrastruktur seperti penuntasan seksi V tol Mapan (Malang-Pandaan) exit Madyopuro, kemudian pembangunan jembatan Kedungkandang, dan penataan kawasan Kayu Tangan sebagai kawasan heritage yang terintegrasi. Itu merupakan bagian untuk menguatkannya,” ungkapnya.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close