Pemerintahan

Pemerintah Sisir Data Peserta BPJS yang Layak Terima Bantuan Iuran

INDONESIAONLINE – Kenaikan iuran per bulan BPJS Kesehatan membuat membuat banyak masyarakat memilih turun kelas. Namun, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Muhadjir Effendy menyayangkan hal itu. Ia mengimbau agar masyarakat tidak turun kelas.

Pihak pemerintah sendiri telah memberikan alternatif lain agar menjaga program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap sehat meski iuran dinaikkan. Salah satu opsinya adalah memfasilitasi peserta mandiri kelas III yang tidak mampu untuk dimasukkan ke dalam penerima bantuan iuran (PBI).

Penerima bantuan iuran adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah.

“Untuk yang kelas III yang tetap naik itu, nanti akan kami sisir kalau ada. Dan insya Allah ada, yang mereka sebetulnya termasuk kelompok PBI. Artinya mereka mestinya disubsidi, iurannya dijamin pemerintah,” ucap Muhadjir saat kunjungan kerjanya ke Malang (11/1/2020).

Muhadjir menyampaikan, Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini tengah melakukan penyisiran data tersebut. “Sekarang Kemensos sedang menyisir data, berapa jumlah orang yang semestinya berhak mendapatkan PBI tapi tidak. Itu kalau di dalam istilahnya disebut exclusion error. Jadi, orang yang mestinya masuk mendapatkan jaminan sosial tapi berada di luar,” ujarnya.

Sebaliknya, saat ingin juga banyak yang inclusion error. Yakni yang tidak perlu diberi bantuan namun malah diberi. Jadi, banyak peserta berstatus PBI yang sebetulnya mampu membayar iuran.

“Nah ini sedang kami sisir. Nanti yang inclusion error kami keluarkan. Yang exclusion error kami masukkan,” kata mantan mendikbud itu.

Muhadjir mengaku saat ini ia masih belum tahu pasti berapa jumlah pembayar iuran kelas III yang masuk PBI. Namun, ia menduga, yang juga berdasarkan dari penelitian, sebagian pembayar iuran kelas III bisa dimasukkan ke dalam PBI.

Sementara untuk saat ini, penyisiran masih terus berusaha dituntaskan. “Dari pertemuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kan sekitar 36 juta. Yang sekarang tinggal 6 jutaan lah yang belum tuntas penyisirannya,” ungkap dia.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close