Pemerintahan

Portal Aplikasi e-Musrenbang Desa Dibuka 14 Januari, Pagu Usulan Maksimal Rp 1,5 Miliar

INDONESIAONLINE – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, sejak dini telah melayangkan surat ke 33 kecamatan terkait persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa tahun 2020.

Tertanggal 8 Januari 2020 lalu, surat persiapan pelaksanaan Musrenbang Desa telah diluncurkan dalam memberikan ruang dan waktu bagi pemerintah desa (pemdes) untuk merancang dan menginput data usulan kegiatan dalam e-Musrenbang. Sehingga tak ada lagi pemdes yang abai memasukkan usulannya ke portal e-Musrenbang yang dibuka tanggal 14 Januari 2020 mendatang.

Konsekuensi bagi pemdes yang tak memasukkan usulan kegiatan dengan plafon atau pagu anggaran maksimal Rp 1,5 miliar per desa/kelurahan ini adalah tak adanya pembangunan di wilayah desa melalui program Musrenbang.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto yang mengatakan, pemdes tak akan mendapatkan program dari pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam tahun tersebut bila abai atau apatis dengan e-Musrenbang.

“Konsekuensinya jelas tak ada program yang melekat di OPD Kabupaten Malang akan masuk ke desa itu. Padahal ini akan mempercepat pembangunan di desa, tapi karena apatis dengan e-Musrenbang tak mau memasukkan usulannya ke portal,” kata mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang ini, beberapa hari lalu.

Untuk memberikan waktu luang itulah, Bappeda telah sedini mungkin memberikan informasi tertulisnya kepada seluruh camat di Kabupaten Malang. Dengan harapan di Musrenbang 2020 ini tak ada lagi pemdes yang tak melakukan input usulan kegiatan secara elektronik.

Pasalnya, di tahun ini terdapat sekitar enam desa yang tak bisa menerima anggaran pembangunan dari Pemkab Malang dikarenakan hal itu. Yakni, Desa Jedong di Kecamatan Wagir, Desa Jeru di Kecamatan Turen, Desa Waturejo di Kecamatan Ngantang, Desa Tamanasri di Kecamatan Ampelgading, Desa Pujon Kidul di Kecamatan Pujon, dan Desa Sidodadi di Kecamatan Lawang.

Hal ini tentunya merugikan pihak desa sendiri. Walau pemdes menerima dana transfer, baik dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan retribusi. Tapi anggaran itu tak bisa dipergunakan untuk membangun wilayah-wilayah yang statusnya bukan kewenangan desa.

Kondisi inilah yang dijembatani dengan adanya Musrenbang yang nantinya wilayah-wilayah yang masuk kewenangan kabupaten dan berada di desa bisa terbangun secara merata. “Ini juga berlaku bagi usulan yang akan diinput di portal e-Musrenbang. Usulan yang akan teranggarkan itu yang jadi kewenangan kabupaten. Kalau masih kewenangan desa tentunya tak bisa masuk dan teranggarkan nantinya,” ujar Tomie.

Dari surat Bappeda Kabupaten Malang terkait persiapan Muarenbang Desa 2020 itu, ada beberapa hal yang diatur secara spesifik. Yakni, terkait pagu usulan Musrenbang setiap desa/kelurahan dibatasi maksimal Rp 1,5 miliar dengan peruntukan usulan fisik berupa infrastruktur ke-PU-an, jalan tani dan irigasi tersier dan usulan non fisik minimal 5 persen dari pagu per desa/kelurahan.

Aturan ini menjadi bagian penegasan dari Pemkab Malang, khususnya bagi usulan non fisik yang kerap jadi anak tiri pembangunan selama ini. “Untuk pelaksanaan kegiatan 2020 lewat Musrenbang, 95 persen lebih masih usulan fisik. Kita berharap usulan non fisik jangan ditinggalkan. Karena itu di Musrenbang 2020 ini ada penegasan minimal 5 persen dari pagu per desa untuk usulan non fisik,” urai Tomie.

Untuk pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Pemkab Malang memberikan jadwal antara tanggal 4-13 Februari 2020. Dimana, 33 kecamatan telah dijadwal dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Tomie. 

Terpisah, Camat Kromengan Joanico da Costa menyambut baik adanya percepatan informasi terkait Musrenbang Desa dan jadwal di tingkat kecamatan. Dimana, dirinya pun secara langsung memberikan informasi itu secara tertulis dan lisan kepada 7 desa di wilayahnya untuk segera melaksanakan instruksi tersebut.

“Kita sudah secara langsung menyampaikan hal itu ke desa di wilayah Kromengan. Sehingga apa yang diharapkan di tingkat kabupaten bisa direalisasikan juga oleh kami secara cepat dan maksimal,” ujarnya.

Joanico juga memberikan penegasan atas harapan lainnya terkait usulan non fisik nantinya bisa juga dikawal dengan baik sesuai aturan yang ada.

“Desa juga saya instruksikan untuk mengawal usulan non fisik. Sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa juga teranggarkan dan terlaksana untuk pembangunan sumber daya manusia ke depannya di wilayah Kromengan,” ucapnya yang mewanti-wanti desa di wilayahnya juga untuk menginput usulan kegiatan dengan plafon anggaran maksimal Rp 1,5 miliar sesuai dalam surat Bappeda dalam portal e-Musrenbang.

“Ini jangan lupa. Karena tanpa itu usulan desa tak akan bisa dianggarkan oleh Pemkab Malang,” tandas Joanico.
 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close