Ekonomi

Sertifikat Halal Gratis, Solusi Tepat Percepat UU Jaminan Produk Halal di Tubuh IKM Mamin

INDONESIAONLINE – Banyak pelaku industri kecil menengah (IKM) Kabupaten Malang yang tak mengetahui pentingnya sertifikat halal yang telah berlaku wajib untuk seluruh produk makanan dan minuman (mamin). Yakni bulan Oktober 2019 lalu sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Jaminan Produk Halal (JPH) Nomor 33 Tahun 2014.

Regulasi itu termaktub dalam Pasal 67 Ayat (1) yang berbunyi “kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan”.

Sehingga, dengan hitungan waktu UU JPH diundangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 17 Oktober 2014 waktu itu, maka Oktober 2019 lalu, produk mamin wajib mencantumkan sertifikat halal.

Sayangnya, dengan berbagai kendala di lapangan, aturan itu belum bisa diterapkan secara maksimal. Terutama dengan adanya perpindahan otoritas lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Di sisi pemerintah sendiri, mengaplikasikan amanah UU JPH terkesan kedodoran. Peraturan teknis terkait sertifikasi halal melalui Peraturan Menteri Agama (Permenag) baru diterbitkan tahun 2019 melalui Permenag Nomor 26 yang hanya mengatur tahapan JPH. 

Berbagai kondisi ini pula yang dimungkinkan ditangkap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Yakni dengan memfasilitasi produk mamin IKM di wilayahnya secara bertahap tahun 2019 lalu sampai 2020 tanpa memungut biaya atau gratis.

Dalam Permenag 26/2019 dicantumkan bahwa pendaftaran untuk pelaku mamin dimulai pada  17 Okrober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Hal ini sesuai juga dengan bunyi Pasal 68 Ayat (2) UU JPH yang menyebutkan, jenis produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.

“Kami fasilitasi secara bertahap dengan kemampuan anggaran daerah yang ada. Sudah dua tahun berjalan untuk sertifikasi halal produk mamin IKM,” ucap Agung Purwanto, kepala Disperindag Kabupaten Malang.

Agung melanjutkan, pihak berusaha maksimal melakukan berbagai sosialisasi bagi kepentingan IKM dalam menjalankan amanah aturan yang ada dalam memproduksi dan menjual produk mamin-nya. “Terus kami lakukan berbagai penguatan itu. Ini juga instruksi Pak Bupati agar pelaku IKM dengan potensi besar ini bisa berkembang pesat. Untuk itu, perlu berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh produk mamin IKM, seperti sertifikat halal ini,” ujarnya.

Untuk mempercepat implementasi UU JPH, Disperindag yang tahun ini mengalokasikan anggaran daerahnya Rp 800 juta untuk biaya sertifikasi halal bagi 200 IKM. Juga siap memfasilitasi proses pendaftarannya.

Para pelaku IKM yang siap untuk difasilitasi bisa langsung datang ke kantor Disperindag Kabupaten Malang. Menurut  Agung, nanti pihaknya yang akan melakukan proses lanjutannya ke MUI. Walaupun dalam UU JPH otoritas yang mengeluarkan sertifikasi halal berpindah, dari LPPOM MUI kepada BPJPH di bawah Kemenag, bukan berarti MUI tak dilibatkan dalam persoalan itu. 

MUI tetap membantu untuk mengkaji kelayakan produk terkait syarat halal. Sedangkan Kemenag akan berperan sebagai pusat pengurusan administrasi sertifikasi.

Dengan langkah itulah, Pemkab Malang telah melakukan terobosan dalam mencairkan kebekuan akibat regulasi, biaya, serta teknis tahapan pengurusan sertifikasi halal produk mamin IKM. “Kepedulian Pemkab Malang terhadap IKM terus ditingkatkan. Ini karena potensi IKM terbilang besar dalam mendorong perekonomian masyarakat. Efeknya juga mampu mempercepat tiga program prioritas Kabupaten Malang,” ucap Agung.

Seperti diketahui, tahapan layanan sertifikasi halal mencakup beberapa hal. Yakni pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan dan/atau pengujian, penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, serta penerbitan sertifikat halal.

Bila seluruh rangkaian itu dilakukan secara mandiri oleh IKM mamin di Kabupaten Malang, tentunya butuh  waktu yang sangat lama. Bahkan, para pelaku juga dimungkinkan tak akan melakukan proses itu dengan berbagai persoalan di dalamnya.

Ini terlihat dari jejak IKM di Kabupaten Malang yang jumlahnya diperkirakan sebanyak 150 ribu. Tahun 2016 lalu, yang sudah mencantumkan sertifikasi halal hanya 100 IKM. Tahun 2019 lalu bertambah sebanyak 100 IKM yang difasilitasi Disperindag Kabupaten Malang.
 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close