Pemerintahan

Akan Digelontor Ratusan Miliar Rupiah, Apakah Nasib ‘Kumuh’ 8 Pasar Daerah Akan Berubah?

INDONESIAONLINE – Pasar daerah di berbagai wilayah kerap diidentikkan sebagai ruang transaksi rakyat jelata. Paradigma itu yang kerap membuat pola pengelolaan dan penanganan pasar daerah atau masih banyak yang menyebutnya pasar tradisional, terkesan apa adanya.

Kesan kumuh dan semrawut pun jadi pemandangan keseharian di berbagai pasar daerah tersebut. Tak terkecuali keberadaan pasar daerah di Kabupaten Malang yang berkali-kali mendapat kritikan masyarakat atas kondisinya sampai saat ini yang ditujukan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Ketiadaan anggaran yang kerap disampaikan Pemkab Malang, menjawab kritik atas kondisi di berbagai pasar daerah itu. Maka, ajuan bantuan ke pemerintah pusat pun menjadi langkah dan jawaban yang kerap dilontarkan Pemkab Malang.

Upaya itu tetap patut diapresiasi dengan ketiadaan anggaran revitalisasi pasar daerah yang memang membutuhkan dana besar. Serta tak mungkin bisa dianggarkan oleh Pemkab Malang sampai saat ini. Upaya ini pula di tahun 2020, terlihat hasilnya. Dimana, melalui orang nomor satu di Kabupaten Malang, Pemkab Malang direncanakan mendapat bantuan revitalisasi untuk 8 pasar daerah dengan nilai sekitar Rp 160 miliar.

Dengan asumsi, setiap pasar nantinya akan menyerap anggaran revitalisasi antara Rp 10-20 miliar. Sehingga 8 pasar daerah yang diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) bisa menjelma menjadi pasar semi modern.

8 pasar daerah yang telah diajukan ke Kemendag adalah pasar Kepanjen, Gondanglegi, Singosari, Pakis, Turen, Pujon, Pakisaji, dan Karangploso. 
Pemilihan pasar yang akan direvitalisasi itu, menurut Bupati Malang Sanusi, dikarenakan posisi kedelapan pasar berada di jalur-jalur strategis atau utama Kabupaten Malang. 

“Karena lokasinya, jadi kita ajukan 8 pasar itu ke Kemendag. Kebetulan kita ditawari untuk itu dari Kemendag,” ucapnya, Senin (13/1/2020).

Selain faktor lokasi 8 pasar, tentunya kesemrawutan yang diikuti oleh kumuhnya kondisi pasar selama ini menjadi faktor utama juga. Sehingga 8 pasar daerah itulah yang diajukan terlebih dahulu dibandingkan dengan berbagai pasar lainnya yang ada di Kabupaten Malang.

Disinggung kapan 8 pasar daerah mulai direvitalisasi, Sanusi belum bisa memastikan. “Karena itu bantuan dari pusat, jadi kita belum bisa memastikan kapan turunnya. Kita menunggunya sehingga bisa segera adanya perubahan kondisi di 8 pasar itu,” ujarnya.

Beberapa hal yang jadi prioritas dengan rencana bantuan ratusan miliar rupiah untuk 8 pasar tersebut, adalah memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang melakukan transaksi di pasar daerah. Sehingga perputaran transaksi pun akan semakin cepat, bila kondisi pasar daerah semakin representatif dibanding dengan kondisi saat ini.

Kesemrawutan lalu lintas dan parkir, fungsi jalan yang habis untuk berjualan dikarenakan pedagang meluber di luar pasar hingga persoalan sampah yang belum maksimal penanganannya. Akan membuat keberadaan pasar daerah bisa semakin ditinggal masyarakat dan beralih ke pasar-pasar modern. 

Hal itu yang membuat Sanusi pun berharap banyak revitalisasi pasar daerah melalui APBN bisa segera direalisasikan.

“Ini harapan kita bersama. Semoga bisa secepatnya anggaran dari pusat turun,” harapnya yang juga menyampaikan, untuk revitalisasi pasar Lawang telah dimulai pembangunannya.

“Untuk Pasar Lawang paska kebakaran tahun lalu telah dimulai. Anggarannya tapi dari Kemen PUPR, bukan dari Kemendag, yaitu sebesar Rp 120 miliar,” tandasnya.

Terpisah, Wahyu Hidayat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, yang mendapat instruksi untuk mengawal pembangunan pasar daerah, baik di pasar Lawang maupun 8 pasar daerah lainnya, menyampaikan, bahwa untuk Pasar Lawang memang sudah dimulai pengerjaannya dengan anggaran berbeda dengan rencana untuk 8 pasar daerah lainnya.

“Tapi secara konsep seperti yang diminta pak Bupati, semua pasar daerah yang akan direvitalisasi mengusung konsep green building serta jadi pasar semi modern,” ujar mantan

Kepala Dinas Perairan Kabupaten Malang ini.
Wahyu melanjutkan, terkait perbedaan anggaran di pasar Lawang dengan 8 pasar daerah lainnya dikarenakan kebijakan dan syarat di Kementerian. Dimana, bantuan revitalisasi pasar daerah dengan nilai Rp 20 miliar ke bawah ditangani oleh Kemendag.

“Jadi untuk rencana di 8 pasar daerah anggarannya dari bantuan Kemendag. Sedang pasar Lawang sendiri dari Kemen PUPR,” ujarnya. 
Disinggung mengenai hasil revitalisasi pada nantinya bila telah dibangun terkait kondisi dan kesan pasar daerah yang semrawut, kumuh dan membuat kemacetan lalu lintas. Wahyu mengatakan, bila melihat konsep yang akan dijalankan nantinya, kondisi pasar daerah akan berubah.

Misalnya, lanjut Wahyu, terkait kesemrawutan parkir kendaraan yang biasanya menumpuk di depan, kiri, kanan dan belakang pasar, seperti di Kepanjen. Tak akan ada lagi dikarenakan dalam konsep revitalisasi pasar, lahan parkir akan dibangun di lantai atas pasar.

“Jadi seperti pasar modern, dimana akan ada lobi pemberhentian di bagian depan pasar. Sedangkan kendaraan naik ke lantai atas pasar. Ini akan membuat parkir kendaraan tak meluber sampai ke jalan utama yang menyebabkan kemacetan,” urainya.

Hal lainnya yang kerap jadi kritik ke Pemkab Malang adalah penataan los dan kios pasar yang juga akan dilakukan perubahan dengan konsep pasar semi modern.

Dari berbagai informasi lainnya, untuk anggaran revitalisasi 8 pasar daerah, dimungkinkan bisa turun disekitar pertengahan tahun 2020. Dimana, informasi ini bisa terjadi bila adanya koordinasi intensif dari Pemkab Malang untuk mendorong anggaran yang berasal dari Silpa APBN. Sehingga anggaran itu tak perlu dilakukan perubahan anggaran kegiatan (PAK) sehingga harus menunggu lama proses pencairannya ke daerah.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close