Pemerintahan

Anggota Dewan Soroti Alih Fungsi Rumah Dinas di Surabaya

Sejumlah perumahan milik PDAM Surya Sembada Surabaya disinyalir beralih fungsi. Perumahan yang sedianya diperuntukkan sebagai hunian karyawan tersebut, kini berubah menjadi warung kopi dan tidak dihuni karyawan.

Hal ini seperti beberapa rumah dinas PDAM yang terletak di Jalan Upa Jiwa dan Ngagel Rejo. Beberapa rumah dinas tersebut berubah fungsi menjadi warung kopi. Kabarnya, rumah tersebut sengaja disewakan.

Bahkan, terdapat rumah dinas yang belum laku disewa. Dalam pengamatan Kami, masih terdapat spanduk promosi yang menyebut rumah tersebut bisa disewa.

Menyikapi kondisi itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni SH menyayangkan hal tersebut. “Apabila benar pihak PDAM sengaja menyewakan perumahan dinas untuk kepentingan selain karyawan maka kurang elok (baik, red),” ujarnya.

Menurutnya, akan lebih bagus kalau perumahan yang memang sedianya untuk karyawan digunakan benar-benar untuk kebutuhan tempat tinggal karyawan.

“Biasanya rumah dinas itu untuk level manajemen menengah ke atas, kalau mereka ndak butuh rumah ya akan lebih baik dimanfaatkan menjadi mess karyawan,” kata Anggota Komisi A DPRD Surabaya tersebut, Selasa (14/1).

Menurutnya, banyak karyawan yang masih belum memiliki tempat tinggal dan mereka sibuk kontrak rumah sana sini.

“Dengan dijadikan mess bakal meningkatkan kesejahteraan karyawan, sebab tidak perlu lagi keluar biaya kontrak atau kos rumah,” kata Toni, sapaan akrabnya.

Politisi muda yang juga mantan jurnalis ini menyoroti nilai ekonomis dan hukum dari praktik sewa-menyewa rumah dinas PDAM. Menurutnya, dari sisi hukum tidak masalah sepanjang hasil sewa menyewa tersebut masuk ke dalam pendapatan PDAM yang dilaporkan secara rutin. 

Namun, katanya, akan menjadi masalah ketika hasil sewa menyewa tidak masuk ke kas pendapatan PDAM. “Ini bisa jadi pasal korupsi, makanya perlu ditelusuri. Jangan-jangan semua disewakan namun hasilnya menguap,” katanya. 

DPRD Surabaya meminta PDAM Surya Sembada melaporkan segala bentuk kegiatan bisnis terkait aset yang disewakan. Hal ini terkait laporan masyarakat beberapa rumah dinas PDAM di kawasan Ngagel Rejo dan Upa Jiwa disewakan untuk swasta sebagai tempat usaha atau niaga.

“Sebetulnya kalau dari sudut pandang bisnis perusahaan daerah tidak masalah. Namun, harus dilaporkan pemasukan perusahaan. Jangan sampai kemudian tidak menjadi laporan pendapatan atau tidak tercacat,” tegas Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafi’i menambahkan.

Lebih jauh, politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menjelaskan bahwa terkait aset perusahaan daerah menjadi tanggung jawab direksi yang nantinya dilaporkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Karena itu, segala bentuk bisnis dan pemanfaatan aset menjadi tanggung jawab perusahaan daerah dan akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Ya nanti dilaporkan saat RUPS dengan direksi dan komisaris. Di situ nanti akan dilaporkan pada pemilik saham termasuk pemerintah kota,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Surya Sembada Mujiaman Sukirno membenarkan adanya aset milik PDAM Surabaya yang sudah beralih fungsi dan disewakan. Hal itu dilakukan pihak PDAM bertujuan untuk mendayagunakan seluruh aset yang telah dikuasai oleh pihak lain.

“Jadi yang belum dikuasai misalnya, ditempati orang, karyawan yang sudah tua-tua dan anak turunnya. Dari pada nanti timbul konflik, supaya tidak timbul konflik disewakan dulu lebih murah,” ujarnya.

Mujiaman menjelaskan jika rumah dinas ada yang disewakan ke karyawan yang aktif. Namun, ada juga yang dipakai oleh karyawan yang tidak mendapat tunjangan perumahan. “Jadi macam-macam persoalannya,” imbuh dia.(Mbm/Lnr)

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close