Ekonomi

Tak Mau Salah Sasaran, Masyarakat Pemakai Elpiji Bersubsidi Bakal Gunakan Barcode dan Dibatasi Pembeliannya

Pemerintah bersiap untuk mengelola subsidi gas elpiji 3 Kilogram (Kg) yang selama ini di lapangan kerap salah sasaran.

Dimana, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama tiga kementerian koordinator lainnya (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) sedang fokus membahas skema penyaluran subsidi elpiji 3 kg ke depannya.

Yakni, membatasi subsidi bagi warga miskin dalam pembelian elpiji sebanyak 3 tabung dalam satu bulan. Bila, satu bulan pemakaian di atas itu, maka harga elpiji berikutnya dikenakan harga pasar. Yakni, menjadi Rp 34.749 per tabung atau lebih tinggi dari harga subsidi di bawah Rp 20.000. Dengan asumsi harga elpiji 12 kg yaitu Rp 139.000 atau Rp 11.583 per kg, seperti tercatat dalam laman Pertamina.

Selain hal itu kebijakan yang sedang digodok dan direncanakan mulai digulirkan di pertengahan tahun 2020 ini adalah terkait penyaluran subsidi yang menyasar langsung ke masyarakat miskin, bukan lagi ke produk atau barang seperti selama ini berjalan. Dimana subsidi langsung dikenakan pada elpiji 3 kg di pasaran, sehingga siapapun bisa membelinya.

“Subsidinya digeser dari tabung menjadi ke masyarakat langsung. Seperti bantuan non tunai di program keluarga harapan (PKH). Dimana, warga miskin nanti memiliki kartu atau barcode saat membelinya dengan harga pasar,” ucap Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, beberapa waktu lalu.

Pemakaian kartu atau barcode ini yang akan diujicobakan dan diklaim akan membuat subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran. “Lewat pola ini bisa menjamin subsidi ini bakal lebih tepat sasaran karena didasarkan pada penerima, bukan ke komoditasnya,” ujarnya yang menambahkan untuk kuota masih dirumuskan bersama-sama.

Kebijakan itu pun diikuti dengan pembatasan pembelian bagi warga miskin penerima subsidi. Walau masih dalam bentuk kajian pemerintah, kebijakan pembatasan itu dicontohkan oleh Kementerian ESDM, sebanyak 3 tabung per bulan. Apabila, pemakaian tabung elpiji di atas 3, maka warga miskin pun harus merogoh koceknya sesuai dengan harga pasar dan tak bisa memakai kartu atau barcode-nya.

“Misalnya direkap beli sebulan 10 tabung. Sebulan 3 tabung yang dapat subsidi sedangkan 7 tabungnya tidak,” ujar Djoko yang menegaskan skema itu belum resmi dan masih terus dikaji terkait kuotanya.

Pemakaian kartu atau barcode itu, memang akan membuat harapan pemerintah elpiji bersubsidi tepat sasaran bisa dicapainya. Pasalnya, dimungkinkan akan adanya identifikasi dan verifikasi di tingkat lapangan terkait masyarakat miskin yang nantinya berhak mendapatkan subsidi elpiji 3 kg. Walau, tentunya selalu ada celah yang bisa dimasuki dalam tahapan tersebut seperti yang terjadi di berbagai bantuan langsung non tunai di berbagai program.

Kondisi ini tentunya perlu diantisipasi secara komprehensif di tataran lapangannya. Khususnya bila nanti Pertamina juga mempergunakan pola identifikasi dan verifikasi data warga miskin, melalui petugas khususnya di berbagai pelosok daerah.

Seperti diketahui, unik kuota elpiji 3 kg di tahun 2020 mencapai 7 juta metrik ton. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,84 juta metrik ton. Sedangkan untuk anggaran subsidinya dialokasikan sebesar Rp 50,6 triliun.
Melalui kebijakan yang disampaikan, Pertamina optimis, bila telah berjalan bisa menghemat anggaran sampai 15 persen dengan asumsi direalisasikan di pertengahan tahun ini.(dan/krn)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close