Pendidikan

Akhir Bulan Dijanjikan Cair, Bupati Sanusi Kucurkan Dana Bosda Rp 5 Miliar Setiap Bulan

Bupati Malang Sanusi, mulai membayar satu persatu janjinya kepada masyarakat Kabupaten Malang.

Walau belum terealisasi secara langsung, misalnya terkait bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk jenjang pendidikan TK sampai SMP dan sederajat.

Tapi, target pencairan sudah dipastikan turun, yaitu di akhir bulan Januari 2020 ini.

Bosda menjadi cukup penting posisinya di tengah berbagai permintaan Sanusi kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan di wilayahnya.

Yakni, adanya peningkatan kualitas belajar mengajar di seluruh lembaga pendidikan dari dasar sampai menengah.

Sehingga pendidikan Kabupaten Malang mampu bertengger di posisi lima besar di Jawa Timur (Jatim).

“Kami tak hanya meminta tapi juga diikuti dengan program dan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bosda adalah salah satunya yang di akhir Januari ini sudah bisa cair,” ungkap salah satu Bacalon Bupati dari PKB yang semakin aktif menyapa berbagai kalangan masyarakat Kabupaten Malang, Rabu (15/1/2020).

Bosda yang dijanjikan cair di akhir Januari ke berbagai lembaga pendidikan di Kabupaten Malang, merupakan salah satu kebijakan yang sudah termaktub dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2020.

Total anggaran yang diplot untuk Bosda sebagai pendamping bantuan operasional sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN, sebesar Rp 60 miliar untuk tahun 2020 ini.

Dimana peruntukkannya untuk siswa TK sebesar Rp 15 ribu per siswa per bulannya.

Sehingga per siswa TK akan mendapatkan bantuan dalam setahun Rp 180 ribu.

Sedangkan untuk siswa SD/MI mendapatkan Rp 30 ribu, atau Rp 360 ribu dalam setahun per siswa.

Termasuk siswa SMP/MTs mendapatkan bantuan Rp 35 ribu per siswa per bulannya.

Sehingga, total anggaran yang bersumber dari APBD yang akan dikucurkan ke berbagai lembaga pendidikan itu mencapai Rp 5 Miliar setiap bulannya.

“Sudah ada (anggarannya, red) nanti akhir bulan sudah langsung diberikan ke siswa di Kabupaten Malang. Pencairan bisa dilakukan setiap akhir bulan dalam satu tahun anggaran,” ujar Sanusi.

Anggaran Bosda puluhan miliar ini memang menjadi bagian strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang.

Tak cukup dengan Bos yang juga setiap tahun mengucur ke wilayah terluas kedua di Jatim ini. Dengan jumlah sekolah mencapai 1.491 SD dan SMP, baik negeri maupun swasta.

Belum termasuk sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, yaitu MI dan MTs.

Maka kebutuhan anggaran pendidikan memang terbilang sangat tinggi, walau Pemkab Malang mengklaim telah mengalokasikan sekitar 35 persen belanja dalam APBD.

Walau belum dirasa maksimal secara anggaran, Bosda 2020 ini patut diapresiasi.

Setelah ramai juga diperdebatkan terkait penerima Bosda yang ditujukan untuk siswa SD dan SMP tanpa MI dan MTs, kebijakan anggaran ini bisa menjadi ruang bagi harapan besar mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan.

Tentunya perlu adanya pula pengawasan ketat dalam proses pencairan sampai dengan peruntukkannya kelak.

Sehingga harapan tersebut benar-benar realistis dengan adanya Bosda di tahun ini.

Transparansi dan keterlibatan semua pihak menjadi kunci, anggaran puluhan miliar itu memang tepat sasaran dan tepat fungsi ke depannya.(Izz/Ery)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close