Hukum dan Kriminalitas

Raja dan Ratu Agung Sejagat Terungkap, Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara Bakal Laporkan Data Lainnya

Kemunculan ‘Raja dan Ratu’ Keraton Agung Sejagat, Toto Santoso dan Fanni Aminadia membuat Organisasi Raja Sultan Datu Pengingsir dan Pemangku Adat di Indonesia geram.

Ketua umum Yayasan Sentono Dalem Kasepuhan pPerdikan Majan Raden Ali Sodik  yang juga sebagai Eksekutif Presidium Majelis Cendekiawan Kraton Nusantara Provinsi Jawa Timur dan Sekjen Barisan Adat Raja Sultan Nusantara (Baranusa) heran terhadap banyaknya orang mengaku raja.
Raden Ali mengatakan munculnya ‘Raja-Ratu’ Keraton Agung Sejagat sudah biasa terjadi di Indonesia.

“Ini harus segera diselesaikan, kalau mau data silahkan nanti saya beberkan semua,” kata Raden Ali.

Dalam waktu dekat pihaknya akan minta kementerian dalam negeri RI untuk benar-benar menuntaskan masalah tersebut.

“Keberadaan Keraton Agung Sejagat yang mengaku sebagai Maharaja ini harus dipahami masyarakat, hari ini masyarakat sangat mudah membuat Badan Hukum Perkumpulan atas nama keraton bahkan atas nama perkumpulan raja sultan yang dimana sebenarnya tidak ada dirinya melekat sebagai raja atau sultan,” tegas Ali.

Senada dengan Ali, Sekjen Majelis Cendikiawan Kraton Nusantara (MCKN) Masud Toyib, fenomena orang yang mengaku raja dan ratu diyakini sebagai magnet untuk menjalankan modus penipuan yang berujung materi.

“Saya yakin Toto Santoso Dan Fanni Aminadia ‘Raja Dan Ratu’ Keraton Agung Sejagat dijerat pidana bukan karena mengaku sebagai raja tetapi karena dugaan penipuan terhadap pengikutnya dan tidak ikut NKRI karena tidak mengakui administrasi seperti KTP Dll,” ujarnya.

Kalau masalahnya karena mengaku raja aparat penegak hukum dapat melakukan proses pidana maka pihaknya akan sampaikan data orang-orang yang mengaku raja dan memanfaatkan organisasi raja sultan di Indonesia.

“Saya ditunjuk oleh Dewan Agung Majelis Agung Raja Sultan Indonesia sebagai salah satu tim dari 5 orang Raja Sultan Datu Penglingsir dan Pemangku adat sebagai tim kuasa hukum untuk menyelesaikan masalah Majelis Agung Raja Sultan Nusantara (MARSI) bentukan menteri dalam negeri,” papar Masud.

Di Indonesia menurut Masud hanya ada beberapa  Organisasi Yayasan Raja Sultan Nusantara (Yarasutra) yang diketuai oleh YM Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin atau Sultan Palembang. Sedangkan Yarasutra sendiri mempunyai 2 sayap dinamakan Majelis Cendekiawan Kraton Nusantara (MCKN ) Dan Barisan Adat Raja Sultan Nusantara (Baranusa).

Organisasi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) itupun ada dua yang satu diketuai oleh Sultan Sepuh Xiv Ym (Pra) Arief Natadiningrat, dan satunya diketuai oleh YM Sultan H. Khairul Saleh Al- Mu’tashim Billah/ Sultan Banjar dan ini pemerintah belum hadir untuk menyatukan terlihat diabaikan padahal organisasi ini perlu peran pemerintah untuk mempersatukan.

Pihaknya juga telah menyampaikan kepada Mendagri kedepanya bahwa ada 5 jenis jabatan yang melekat pada seseorang terkait dengan organisasi raja dan sultan.

“Apakah raja, apakah sultan apakah datu, apakah penglingsir dan apakah pemangku adat, dan disini harus disertai beberapa syarat keberadaanya, sejarahnya, situsnya, silsilahnya dan lainya,” imbuhnya.

Nama kraton adalah sebutan wilayah budaya dan kekuasaan adat istidat bukan seperti yang disampikan oleh  Toto Santoso Dan Fanni Aminadia mengaku ‘Raja Dan Ratu’ Keraton.

Agung Sejagat yang menaungi sejagat, menurutnya sudah di luar kewajaran, dimana  kraton tidak punya wilayah tetorial kecuali Kraton Jogjakarta.

“Kemunculan ‘Raja Dan Ratu’ Keraton Agung Sejagat salah satu kelemahan pemerintah memperhatikan peran Raja, Sultan Datu Penglingsir Dan Pemangku Adat di Indonesia dan pemerintah memberikan peluang masyarakat mudahnya membuat Badan Hukum Perkumpulan Mengatasnamakan Raja Sultan Nusantara,” ungkap Masud.

Atas hal tersebut, dirinya akan memberikan data ke kepolosian Republik Indonesia agar segera ditindaklanjuti oleh Presiden dan ketua DPR RI harus hadir dalam permasalahan itu tidak dilempar kesana kesini.

Bahkan pihaknya mengaku telah mengajukan 40 butir yang harus diperhatikan agar keberadaan aset bangsa ini dapat lestari dan terjadi serta tidak dikotori oleh pengakuan orang yang mencari sensasi dan bermodus penipuan.

(ab/krn)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close