Pemerintahan

Warga Tantang Bupati Malang Berani Keluarkan Kebijakan Tegas terhadap Bawahan yang Terindikasi Korupsi

Sentilan tajam bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, mencuat dari berbagai warga berprofesi pedagang dan petani. Khususnya terkait berbagai kebijakan Pemkab Malang yang kerap disosialisasikan ke masyarakat, tapi di tataran aplikasinya tak sejalan atau sesuai.

Hal ini terlontar dari warga Turen berprofesi petani yang merupakan bagian kecil dalam menyukseskan program kemandirian dan ketahanan pangan di Kabupaten Malang, pada khususnya dan umumnya Indonesia.

“Antara sosialisasi dan kenyataannya tak sama. Ditambah seringkali kami tidak mendapat sosialisasi yang baik dari kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah,” ucap Rusli dalam sebuah diskusi di wilayah Gondanglegi.

Tak hanya Rusli, warga Malang Selatan bernama Yudi juga menyampaikan persoalan yang sama dalam pengelolaan kebijakan Pemkab Malang yang dikeluhkannya. Dirinya menyampaikan, sebagai petani masih kerap menemukan berbagai tindakan tak terpuji yaitu pungutan liar (pungli) dari berbagai program bantuan pemerintah.

Yudi mengatakan, dirinya masih menemukan adanya banyak pungli di Kabupaten Malang. “Misalnya pemberian benih jagung gratis. Ternyata kami menemui petani ditarik uang. Walaupun nominalnya tak besar, tapi kalau dikalikan penerima bantuan ya jadinya besar,” ungkapnya yang menyebut pungli per kantung benih jagung mencapai Rp 5 ribu.

Ungkapan-ungkapan warga itu tentunya patut jadinprhatian serius oleh Pemkab Malang yang telah berkomitmen untuk menjalankan roda pemerintahan secara bersih dari berbagai perilaku korupsi, nepotisme dan kolusi. Bahkan, berkali-kali juga zona integritas bebas KKN di berbagai OPD Kabupaten Malang dicanangkan.

Bupati Malang Sanusi pun berkali-kali menegaskan sikapnya untuk berperang dengan berbagai perilaku tak terpuji tersebut. Bahkan, dirinya tegas menyampaikan akan melakukan penindakan keras bila terdapat jajarannya melakukan hal itu.

“Laporkan, saya akan bertindak tegas bila itu memang terjadi. Kalau terbukti sanksi pecat sebagai ASN tentu dijatuhkan pada oknum yang melakukan itu,” ujarnya.

Pernyataan balon calon bupati dari PKB yang sedang menanti rekom ini, sayangnya harus berhadapan dengan jumlah OPD Kabupaten Malang yang banyak. Tercatat ada  82 OPD di Kabupaten Malang yang tersebar perkantorannya di wilayah terluas kedua di Jatim ini.

Sehingga memunculkan apa yang disampaikan oleh beberapa warga Kabupaten Malang itu.

Terpisah, balon bupati yang mendaftar di PDI-Perjuangan Hasan Abadi yang juga rektor Unira Kepanjen, menyikapi curhatan warga dengan memberikan beberapa solusi yang sebenarnya telah banyak disampaikan juga oleh berbagai kalangan. Misalnya, terkait perencanaan dan pembangunan maka wajib hukumnya masyarakat akar rumput dilibatkan.

Sayangnya, ucap Hasan, masyarakat masih menjadi objek pembangunan. “Ini yang ke depan tak boleh terjadi lagi. Masyarakat bawah harus jadi subjek dan objek pembangunan sekaligus. Sehingga mampu berperan juga dalam pengawasan dan perubahan di Kabupaten Malang,” ujarnya.

“Masyarakat juga perlu tahu program dan kebijakan pemerintah. Dokumen APBD itu tolong dibuka sehingga bisa diakses detail oleh publik,” lanjut Hasan.

Pernyataan itu sebenarnya juga kerap didorong oleh berbagai pihak. Dimana, Pemkab Malang harus memulai untuk membuka dirinya dalam persoalan kebijakan, program kerja, anggaran sampai belanjanya secara detail ke publik. Sehingga, transparansi keuangan pun bisa dilihat bersama-sama dan bisa jadi ruang untuk menguatkan akuntabilitas pemerintah itu sendiri.

Tak hanya terkait kebijakan yang disosialisasikan ke masyarakat yang kurang maksimal. Sehingga mendapat sentilan warga, ditambah dengan kondisi di lapangan yang tak sama dengan yang disampaikan. Pemkab Malang pun saatnya juga merintis dan merangkul masyarakat dalam permodalan di badan-badan usaha daerah yang dimilikinya.

Hal ini dilontarkan oleh Herman salah satu peserta dialog yang menyampaikan, saatnya Pemkab Malang mengajak masyarakat untuk jadi investor di basan-badan usaha daerah.

“Saya rasa Pemkab Malang saatnya untuk membuka investasi bagi masyarakat umum. Tentunya dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Ini bisa membuat masyarakat pun merasa memiliki badan-badan usaha daerah itu secara langsung,” ucapnya.(dn/ery)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close