Peristiwa

Sebelum Naikkan Pajak Pasir, Pemkab Lumajang Diminta Berantas Tambang Illegal

Pasca pertemuan pengusaha tambang pasir dengan Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq beberapa hari lalu, pengusaha tambang di Lumajang meminta agar Pemkab Lumajang serius menutup seluruh tambang illegal di Lumajang.

Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Jatim M. Sofyanto kepada media ini mengatakan, kenaikan pajak dari Rp 25 ribu menjadi Rp 75 ribu per truk tidak akan berpengaruh banyak kepada pengusaha tambang, karena tinggal menaikkan harga jual pasir kepada pembeli.

“Sebenarnya tidak berpengaruh banyak, karena kita tinggal menaikkan saja harga jualnya kepada pembeli. Yang jadi masalah selama ini sebenarnya adalah tambang illegal yang menjual dengan harga lebih murah dari tambang yang berijin,” kata M. Sofyanto.

Menurut Sofyanto, selama ini salah satu kendala yang dihadapi penambang yang berijin adalah persaingan ditingkat harga, karena yang illegal bisa menjual lebih murah, karena tidak memiliki kewajiban apapun, termasuk tidak memiliki ijin dan tidak membayar pajak.

“Kalau kita pasti kalah dengan mereka, karena mereka asal menambang saja. Ijin tidak punya, kewajiban membayar pajak juga lolos, sehingga jatuhnya bisa lebih murah. Oleh karena itu, saya berharap Pemkab menertibkan dulu tambang illegal, sebelum menaikkan pajak tambang,” kata Sofyanto.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Komisi C DPRD Lumajang, Trisno. Menurut politisi PPP ini, Pemkab Lumajang hendaknya bersungguh-sungguh dalam memberantas tambang illegal di Lumajang.

“Kami akan sangat mendukung pemberantasan tambang illegal, karena mereka merugikan negara dalam bentuk pembayaran pajak,” kata Trisno kepada media ini, Sabtu (18/1). (maf/ery)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close