Politik

Partai Demokrat Gerah Logonya Dicatut, Balon dari Malang Santri: Kami Sudah Dapat Restu dari Jatim

Bakal calon (balon) Bupati Malang dari Malang Santri, Noval Akbar yang merupakan caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2019 lalu, angkat bicara terkait harapan besarnya dalam Pilkada di Kabupaten Malang 2020.

Setelah bertaruh di balon wakil bupati (Wabup) Malang Jejeg dan dinyatakan tak masuk kriteria oleh tim panelis untuk mendampingi Hari Cahyono, pria kelahiran Surabaya, 20 April 1981 ini pun berkomunikasi dengan HM Yahya Arif paska konvensi Malang Jejeg, beberapa hari lalu. Maka, lahirlah Malang Santri yang mengklaim telah mendapatkan dukungan dari berbagai partai politik (parpol).

Klaim yang disebut Noval telah mengerucut dan membuatnya mencantumkan logo parpol di foto yang beredar di group WhatsApp (WAG).
“Insya Allah sudah mengerucut, kurang Gerindra dan partai NasDem saja,” ucapnya kepada MalangTimes, Minggu (19/1/2020) melalui pesan singkat WA.

Untuk dukungan dari Gerindra, lanjutnya, dimungkinkan 50:50 bagi Malang Santri. “Gerindra masih segitu prosentasenya karena mereka memiliki kandidat internal yang mau maju. Ini saya sedang merapat ke DPP NasDem juga,” ujarnya yang menyebut ada parpol lainnya yang juga siap mendukung Malang Santri.

Noval pun mengirimkan foto Malang Santrinya ke wartawan, setelah awalnya hanya berisi tiga parpol, yaitu PPP, Hanura dan Demokrat. Serta satu kotak berwarna kuning yang disebut HM Yahya Arif dimungkinkan diisi Gerindra. Kini, foto terbaru itu telah mencantumkan 4 parpol dengan adanya tambahan logo PSI. Serta dimungkinkan akan terus bertambah, seperti yang disampaikan Noval yang akan merangkul seluruh elemen parpol non parlemen.

“PSI ya karena saya kader juga di sana. Perindo dan lainnya akan kami rangkul untuk mewujudkan poros tengah nantinya,” tegas alumni Akuntansi Universitas Brawijaya Malang ini.

Gerilya komunikasi Noval dan HM Yahya Arif dengan pola menyisir ke tingkat provinsi dan pusat ini ternyata membuat para pengurus di tingkat kabupaten, dibuat gerah. Pasalnya, pengurus parpol di Kabupaten Malang merasa pencantuman logo parpolnya itu tanpa adanya komunikasi dan konsolidasi terlebih dahulu.

Misalnya Josua Sebayang Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang, sekaligus Wakil Ketua P2D DPD Partai Demokrat Jatim, yang menyampaikan hal senada dengan Ketuanya Gufron Marzuqi yang tak mengetahui terkait logo yang ada di foto Malang Santri.

“Kami tak tahu menahu terkait itu. Ini sangat disayangkan, kami berharap pihak manapun segera melakukan klarifikasi. Sebelum kami melakukan upaya-upaya hukum terkait itu,” ujarnya.

Seperti yang ditulis MalangTimes, balon Wabup Malang Santri, HM Yahya Arif menyatakan, pembuatan foto atau gambar dengan pencantuman logo parpol dilakukan secara dadakan atas inisiatif mereka.

“Kita masih muda dan itu memang insiatif pribadi kami setelah komunikasi dengan parpol. Bila memang ada larangan saya hapus dan saya siap bertemu baik langsung maupun via telepon,” ucapnya.

Pernyataan itu dibenarkan oleh Noval yang menyampaikan untuk Partai Demokrat, pihaknya langsung ke DPD Jatim dan DPP. “Kami ke Demokrat Jatim dan ke DPP. Mohon kroscek dengan Pak Haji Yahya. Beliau yang didukung dari Demokrat. Bila memang ada persoalan ini, nanti beliau yang akan klarifikasi ke Demokrat Kabupaten,” ujarnya yang juga menegaskan, bahwa hal itu merupakan dinamika.

Asa besar mewujudkan poros tengah di Pilkada Kabupaten Malang 2020 yang sedang dibangun Malang Santri, memang perlu dalam menyeimbangkan peta kekuatan parpol di Kabupaten Malang. Dimana PKB dan PDI-Perjuangan masih terbilang digjaya bila tak ada unsur pembelah suara di tubuh parpol di Kabupaten Malang. Pun dengan Golkar yang punya kans kuat juga dalam Pilkada serta telah bulat memiliki bakal calon bupatinya sendiri dari internal partai.

Poros tengah yang berasal dari PPP, Hanura, Demokrat, tanpa adanya Gerindra atau NasDem, tentunya juga tak mungkin terwujud dengan kursi yang didapatkan dalam Pemilu 2019 lalu.
Sayangnya, poros tengah yang sedang dibangun oleh Malang Santri tersandung pada pencantuman logo parpol secara sepihak tanpa adanya persetujuan dan dukungan dari pengurus dan kader di tingkat daerah. Khususnya saat berita ini ditulis dari partai Demokrat.(dn/krn)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: