Pemerintahan

Angka Kemiskinan Turun 0,19 Persen, Pemerintah Masih Harus Perhatikan Daerah Otonomi Khusus

Tren penurunan angka kemiskinan Indonesia patut diapresiasi. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2018 dan September 2019 lalu.

Angka kemiskinan berhasil turun 0,19 persen. Yakni dari angka 9,41 persen di tahun 2018, angka menjadi 9,22 persen pada 2019.

Walau tak sampai satu digit, penurunan angka kemiskinan di Indonesia disebut sebagai upaya progresif pemerintah di mata negara-negara dunia.

Pada 1998 tingkat kemiskinan mencapai 24,2 persen. Di rentang 21 tahun terakhir, angka itu turun menjadi hanya satu digit pada 2019.

Indonesia pun masuk dalam 15 besar negara yang paling progresif menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem sepanjang 2000-2015. Posisinya berada di urutan 11 dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem di mata negara-negara dunia.

Jejak positif itu tentunya masih banyak menyisakan pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah. Khususnya di berbagai provinsi yang masuk sebagai pulau termiskin di Indonesia, seperti Papua dan Maluku.

Dua pulau yang sampai September 2019 lalu bertengger di urutan pertama dengan penduduk termiskin di Indonesia.

BPS mencatat, tingkat kemiskinan di dua pulau itu mencapai 20,39 persen. Dengan penduduk miskin didominasi di wilayah perdesaan yang mencapai 28,28 persen, sedangkan di kawasan perkotaan hanya 5,13 persen.

Di bawahnya terdapat pulau Bali dan Nusa Tenggara (13,36 persen), Sulawesi (10,07 persen), dan Sumatera dengan angka kemiskinan 9,82 persen.

Angka kemiskinan berdasarkan pulau di Indonesia inilah yang menjadi PR besar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan target angka kemiskinan di Indonesia yang tercacat sampai September 2019 lalu sebesar 9,22 persen.

Data BPS memperlihatkan, beberapa provinsi dengan status otonomi khusus masih berkutat dengan problem kemiskinan. Papua sampai Sumatera dengan beberapa provinsi di dalamnya seperti Aceh, masih masuk jajaran daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Padahal, gelontoran anggaran untuk berbagai daerah berstatus otonomi khusus ini terbilang fantastik.

Aceh, misalnya, yang beberapa hari ini diterpa ‘protes’ keras masyarakatnya dikarenakan menjadi wilayah termiskin  di Sumatera dan jadi nomor enam sebagai provinsi termiskin se-Indonesia.

Masyarakat beramai-ramai menyampaikan kritiknya melalui bentangan spanduk satir bertebaran di berbagai sudut kota Banda Aceh. Spanduk tersebut berisi ucapan selamat kepada Pemerintah Aceh karena menjadi provinsi termiskin di Sumatera.

BPS mencatat, penduduk miskin di sana mencapai 810 ribu orang atau 15,01 persen. Walau Pemerintah Aceh mengklaim telah berhasil memberi kontribusi dalam menurunkan jumlah orang miskin di Aceh. Yakni dari 819 ribu pada Maret 2019 menjadi 810 ribu orang per September 2019 lalu. Atau ada penurunan sekitar 0,67 persen di rentang tahun tersebut.

Sontak saja, masyarakat pun ramai menggunjingkan berbagai daerah dengan status otonomi khusus yang tentunya perlakuan kebijakan keuangannya berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, tapi masih saja terpuruk dalam kemiskinan.

“Ada dana otsus triliunan harusnya bisa lebih lincah bermanuver dr tetangga Sumatera lainnya, punya partai lokal juga buat apa kl gak bikin kemajuan,” tulis akun Kapir Murtadi, Minggu (19/1/2020) menyikapi Aceh menjadi provinsi termiskin keenam di Indonesia dan paling tinggi di Sumatera.

Zulkani Hassan di kolom komentar medsos juga menyampaikan kebingungannya atas kondisi kemiskinan di wilayah berstatus otonomi khusus, seperti Aceh.

“Bingung juga sih knp Aceh menjadi prov termiskin di Sumatera pdhal disana ada industri skala besar spt LNG Arun dan Pupuk Iskandar Muda, tanahnya juga subur. Apakah ada pengaruh musibah tsunami dulu atau ada korupsi shg pengelolaan anggaran keuangan tdk sampai sasaran. Tapi setau saya semiskin-miskinnya org di Sumatera mrk msh bisa makan, tdk ada yg tinggal di rmh kardus, atau pinggiran rel/bantaran kali,” tulisnya, Minggu (19/1/2020).

Keheranan Zulkani ini dijawab pula oleh UL SaRy FrasTica yang menyebutkan, “Memang g semiskin itu, tp putaran ekonomi sangat hancur… di tmbah pengangguran yg banyak..,” jawabnya.

Akun lain yaitu Edhy van kampung menyebutkan, bahwa banyaknya larangan di Aceh bisa jadi merupakan salah satu penghambat investasi dan inovasi warganya di kota berjuluk Serambi Makkah.

“Mungkin karena banyaknya yang dilarang  sehingga sukar untuk berinovasi yang kreatif buat warganya,” tulisnya.

Pernyataan lain kenapa Aceh yang merupakan daerah otonomi khusus terpuruk dalam kemiskinan, disampaikan oleh Iskandar Norman, warga Banda Aceh, melalui aplikasi Quora.
“Salah satu penyebabnya menurut saya selaku orang Aceh adalah selama 74 tahun RI merdeka, kami di Aceh baru 14 tahun bisa melakukan pembangunan dengan baik. Yanni sejak tahun 2005 sampai dengan tahun ini (2019)….sebelumnya kami disibuki dengan perang,” komentarnya.

“Bayangkan bagaimana Aceh mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain yang kondisi daerahnya kondusif, tanpa konflik, yang pembangunannya termasuk pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka pengentasan kemiskinan bisa dilakukan dengan baik,” lanjut Iskandar.

Bagaimana dengan Papua sebagai kampium wilayah termiskin di Indonesia?

Dilansir BPS Papua, angka kemiskinan di sana dikarenakan beberapa faktor. Yakni, inflasi selama periode September – Maret 2019 yang melebihi inflasi nasional, perekonomian Papua pada triwulan IV – 2018 yang mengalami penurunan sebesar -15,66 persen,  tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami peningkatan pada Februari 2019  sebanyak 3,42 persen.

Jerico Siahaya dalam komentarnya di Quora, menyampaikan, bahwa ada tiga persoalan yang membuat tanah kelahirannya menjadi provinsi termiskin selama ini. Pertama, masyarakat di daerah-daerah kecil kurang mengerti terkait otonomi khusus. “Ini jadi salah satu penyebab masyarakat bisa dibodoh-bodohi dan dana tersebut di makan habis oleh Walikota/Bupatinya,” ujarnya.

Faktor kedua adalah pemerintah daerah kurang aware sama kondisi  rakyatnya serta pemerintah pusat jarang melakukan evaluasi dari pelaksanaan dan implementasi otonomi khusus.

“Saya harap pemerintah pusat mengontrol penggunaan dana otonomi khusus, sehingga kesejahteraan di Papua merata. Bukan hanya segi infratruktur saja tapi juga dari segi ekonomi,” imbuh Jerico.(Dn/Lnr)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close