Pemerintahan

Terkendala Angkat Plt Direktur RSUD Kanjuruhan, Pemkab Malang Tunjuk Dewan Pengawas

Persoalan hukum yang menjerat Direktur Rumah Sakit Umum (RSUD) Kanjuruhan, Abdurrachman atau Gus Dur, masih menimbulkan persoalan internal di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Yakni, kosongnya jabatan yang dipegangnya sejak Gus Dur ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana kapitasi BPJS tahun 2015-2017. Dengan total kerugian negara dalam kasus ini adalah sebesar Rp 8,595 miliar.

Kekosongan jabatan Direktur RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, ini menjadi dilema bagi Pemkab Malang. Satu sisi roda di OPD Kabupaten Malang tak berjalan maksimal, karena tak adanya pimpinan yang bertugas. Tapi sisi lainnya kekosongan itu tak bisa secepatnya diselesaikan dikarenakan belum adanya penonaktifan jabatan itu. Dikarenakan Pemkab Malang belum menerima surat terkait status Gus Dur dari Kejaksaan Negeri, Kepanjen.

Kondisi inilah yang membuat Pemkab Malang pun mengambil langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut. Yakni dengan menunjuk dewan pengawas menangani langsung RSUD Kanjuruhan, sebelum ada Plt (pelaksana tugas) menggantikan Gus Dur.
“Ya, sebelum ada Plt, kepemimpinan akan diambil alih dulu oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit. Sehingga tak terganggu proses operasionalnya,” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Malang, Didik Budi Muljono menyikapi hal tersebut, beberapa waktu lalu.

Kondisi itu dikarenakan Pemkab Malang tak bisa melakukan tindakan menonaktifkan Gus Dur yang juga sudah tak berkantor sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka. “Sejak penetapan tersangka oleh Kejaksaan (Senin, 13/1/2020) lalu, Abdurrachman memang tak pernah masuk,” ujar Didik Budi.

Dewan Pengawas Rumah Sakit inilah yang nantinya akan menggantikan terlebih dahulu Direktur RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, sampai menunggu penunjukan Plt. Tentunya saat pihak Kejaksaan Negeri Kepanjen telah melayangkan surat penetapan tersangka Gus Dur ke Pemkab Malang.

Dilema lainnya dengan adanya kondisi tersebut, Bupati Malang Sanusi juga dalam posisi yang sulit. Saat dirinya akan maju dalam Pilkada 2020 dan terhadang larangan mutasi atau pengangkatan jabatan di jajarannya. Sehingga dimungkinkan Plt yang nanti akan ditujuk dan bertugas selama 3 bulan akan diperpanjang masa jabatannya.

Walau ada celah, dengan kondisi Gus Dur yang terkena kasus korupsi, Sanusi bisa melakukan pengangkatan di jajarannya. Dengan melakukan proses pengiriman surat permintaan pengisian jabatan ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Hal ini juga disampaikan oleh George da Silva Komisioner di divisi penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, yang menyampaikan, walau ada larangan dalam Pasal 72 ayat (2) UU 10/2016. “Kepala daerah bisa melakukan penggantian pejabat bila mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” ucapnya.

Dengan penunjukan dewan pengawas rumah sakit untuk mengisi kekosongan itu, diharapkan bisa membuat pelayanan kepada masyarakat tak terganggu. Seperti yang diharapkan oleh Didik Budi melihat kondisi dilematis terkait RSUD Kanjuruhan, Kepanjen.
Sebagai informasi, dewan pengawas rumah sakit yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, memiliki tugas yang saat ini diperlukan oleh RSUD Kanjuruhan, Kepanjen.

Misalnya terkait tugas dewan pengawas seperti menentukan arah kebijakan rumah sakit, menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis, menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran, dan mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya.

Hal lainnya adalah mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien, mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit, dan mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.  Selain itu dewan pengawas rumah sakit yang berstatus BLUD juga memiliki tugas pengawasan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (na/yah)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close