Politik

Tak Ingin Ada Kecurangan, Pilkada Surabaya Bakal Dipantau

Terungkapnya kasus penangkapan terhadap salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)  oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan lemahnya pengawasan dalam perhelatan pemilihan umum.

Hal itu membuat Masyarakat Pemantau Pemilu beserta Pusat Informasi Rakyat (PIR) dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Bintang Indonesia (LKBH  BI) menggelar deklarasi dan focus group discussion (FGD) bertajuk Awasi Penyelenggara Pemilukada 2020. Acara dilaksanakan di Kafe Kopi Sae Jl Margorejo, Jumat (17/1).

Aan Ainur Rofik selaku direktur LKBH-BI usai FGD mengatakan tujuan acara adalah untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) tahun 2020. “Karena kasus yang menimpa WS (Wahyu Setiawan, komisioner KPU R) merupakan tamparan wajah demokrasi kita. Memang hari ini sudah ada yang mengawasi KPU, yaitu Bawaslu. Kemudian siapa yang mengawasi Bawaslu?” tanya dia.

Aan menceritakan pengalamannya ketika perkara di Bawaslu tidak berjalan sesuai koridornya, maka harus mengadukan. “Penyelenggara hari ini di 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur, itu mengelola keuangan hampir sekian miliar. Biar mereka tidak keluar dari aturan dan tidak keluar dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kerjanya. Maka masyarakat harus ikut memantau penggunaan anggarannya, pelaksanaannya harus jujur dan adil, kemudian perekrutannya,” beber dia.

Aan menjelaskan bahwa saat ini KPU merekrut anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK). Dia berharap jangan sampai seperti Bawaslu Kota Surabaya, karena ada anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) terindikasi mantan calon legislatif (caleg).

“Kami ingin berpartisipasi ikut memantau jalannya pemilu, khususnya pada tingkatan penyelenggara. Digarisnya memantau penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Kami hari ini mengundang masyarakat yang peduli pemilu untuk bergabung menjadi mata dan telinga terkait dengan temuan-temuan kecurangan yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, ada oknum KPU Kota Surabaya yang juga bermain saat pemilihan legislatif tahun 2019. “Isunya ada beberapa orang yang mendatangi oknum KPU itu untuk meminta uang kembali karena tidak meloloskan anggota partainya,” tandas mantan ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya itu.

Sosiolog politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Dr Agus Machfud Fauzi mengatakan bahwa penyelenggara pemilu ini reaktif menjalankan sesuai dengan apa yang diamanahkan.  “Kalau kita tanya kepada penyelenggara pemilu, apakah berani untuk memproses  politik uang, maka jawabannya sebagian mengatakan berani dan sebagian jawaban dengan alasan lainnya,” kata dia.

Sementara itu, Agus Machfud Fauzi memberikan referensi pemilu  tahun 2019 yang melakukan politik uang anggota DPRD kabupaten kota se-Jawa Timur ada 6 angkatan atau sesi. “Dari semua anggota DPRD kabupaten kota, yang mengatakan tidak melakukan politik uang itu hanya 6 orang. Lainnya semua mengatakan politik uang,” ujarnya, Senin (20/1).

Agus mengungkapkan bahwa anggota DPRD se-Jawa Timur bisa melakukan politik uang tetapi aman dilantik. “Kita di ruangan ini tidak bisa menyalahkan KPU dan Bawaslu karena mereka sudah melakukan tugasnya, partisipasi publik terkait dengan beberapa hal terkait pemilu yang mungkin kurang,” terangnya.

Sri Sugeng Pujiatmiko sebagai pengamat pemilu menambahkan terkait dengan pengawasan penyelenggara pemilu yang memang salah satu akses dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Bawaslu harus kita awasi juga karena mereka itu juga sebagai penyelenggara pemilu. Berikutnya semua penyelenggara pemilu harus on the track sesuai dengan peraturan perundang undangan dan asas-asas penyelenggara pemilu,” imbuhnya.

(mbm/hel)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close