Hukum dan Kriminalitas

Warga Laporkan PN Kepanjen ke MA Hingga Komisi Yudisial, Kok Bisa?

Persoalan “ditahannya” uang konsinyasi 9 warga Singosari oleh Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang, sebesar Rp 2,5 miliar, terus bergulir.

Peristiwa yang kronologisnya terbilang lama ini mencuat kembali, setelah 9 warga yang merupakan ahli waris (alm) Maluin Mail, pemilik tanah seluas 6 hektar (ha) yang kepemilikannya berpindah tangan ke KUD Dengkol, Singosari, melakukan gugatan untuk mendapatkan hak warisnya terkait sengketa kepemilikan tanah yang akhirnya terkena pembebasan jalan tol.

Dari penuturan kuasa hukum warga atas nama Sunaini dan kawan-kawan, Wiwid Tuhu Prasetyanto, persoalan bermula dari adanya sengketa obyek tanah antara KUD Dengkol melawan kliennya. Dimana, di tahun 2016 lalu KUD Dengkol menguasai tanah milik Sunaini dan kawan-kawan. Penguasaan itu membuat pemilik yang merupakan ahli waris dari (alm) Maluin Mail, pun meminta haknya secara baik-baik.

“Tapi, pihak KUD Dengkol tetap menolak permintaan itu. Akhirnya kita ajukan gugatan ke pengadilan,” terang Wiwid, Selasa (21/1/2020).

Setelah gugatan diterima dan disidangkan di pengadilan, objek sengketa diputuskan merupakan hak milik Sunaini dan kawan-kawan. Sebagaimana putusan pengadilan Hinga tingkat Mahkamah Agung (MA) No. 79/Pdt.G/2016/PN. Kpn Jo 330/PDT/2017/PT.SBY Jo 2730K/PDT/2018.

Persoalan selesai dengan KUD Dengkol, lahan yang telah dikuasai Sunaini dan kawan-kawan di tahun 2018 lalu terkena imbas proyek jalan tol. Dimana, dalam proses pembayaran ganti rugi lahan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, uang konsinyasi sebesar Rp 2,5 miliar itu dititipkan melalui PN Kepanjen. Hal itu tercatat dalam register perkara No. 2/Pdt.P.Cons/2018/PN.Kpn.

Di pertengahan jalan, uang konsinyasi itu ternyata tak kunjung dicairkan oleh PN Kepanjen dengan alasan adanya pihak lain yang tengah mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK).

“Tanpa sepengetahuan pemilik, ada ajuan permohonan konsinyasi atas objek itu dari pihak lain. Dimana permohonan itu teregister dengan perkara No.3/Pdt.P.Cons/2018/PN.Kpn. Yang intinya Sunaini dan kawan-kawan tidak berhak atas objek yang dimaksud dalam perkara tersebut,” ujar Wiwid.

Hal itu pula yang menjadi alasan PN Kepanjen menahan uang konsinyasi milik 9 warga Singosari sampai saat ini. Walau berkali-kali meminta adanya proses pencairan atas uang itu, tapi PN Kepanjen belum menyetujuinya dikarenakan adanya PK.

Padahal, lanjut Wiwid, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan UU No.5 tahun 2004, bahwa permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Sehingga, tidak ada alasan lagi seharusnya bagi pengadilan untuk menangguhkan pencairan uang konsinyasi warga.

“Konsinyasi register perkara No.2/Pdt.P.Cons/2018/PN.Kpn, secara nyata telah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan telah jelas hak dari Sunaini dan kawan-kawan untuk mendapatkan pembayaran dari Kementrian yang dititipkan ke PN,” tegasnya.

Disinggung pihak lain yang melakukan PK, Wiwid hanya menyatakan kepada media adanya oknum dari pihak yang memiliki kewenangan dalam ganti rugi pembebasan lahan untuk jalan tol.

“Dengan dasar itu kita berkali-kali menyampaikan hak klien kami melalui surat permohonan pencairan. Mungkin, sekitar 4 kali ekspedisi, yang semuanya tak mendapat balasan,” ujarnya.

Kondisi itulah yang membuat Sunaini dan kawan-kawan melalui kuasa hukumnya Wiwid pun melaporkan Ketua PN Kepanjen kepada MA hingga Komisi Yudisial. Pasalnya, masih menurut Wiwid, ada hal-hal yang aneh dengan kasus uang konsinyasi sebesar Rp 2,5 miliar milik warga yang tak dicairkan. Serta adanya pengajuan PK juga atas objek tersebut yang membuat hak Sunaini dan kawan-kawan tak diterimanya sampai saat ini.

“Ini demi keadilan dan hak warga serta kepastian hukumnya. Karena itu dengan terpaksa kita laporkan kasus ini ke MA sampai KY,” tandas Wiwid.

Terpisah, Humas PN Kepanjen Yoedhi Anugerah Pratama, belum bisa memberikan keterangan panjang terkait persoalan tersebut. Dirinya mengatakan masih akan mempelajari apa yang jadi tuntutan warga.

“Saya akan lihat dulu perkaranya bagaimana dan seperti apa. Nanti pasti kita jelaskan duduk perkara terkait hal itu,” ucapnya.
(den/krn)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close