Politik

Pembangunan Jatim Butuh Rp 294,34 Triliun, Pemprov Harus Gandeng Investor

Perpres No 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur membawa angin segar bagi masyarakat. Perpres tersebut jadi landasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalankan pembangunan berbasis kawasan dalam menanggulangi ketimpangan pembangunan.

Namun, yang menjadi PR dari Pemprov Jawa Timur adalah cara menghadirkan investor besar untuk membiayai mega proyek yang bernilai hingga Rp 294,34 triliun.

Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Syamsul Arifin mengatakan, mega proyek Jawa Timur yang tersebar di Gerbangkertasusila dan Kawasan Madura, Lingkar Wilis dan Kawasan Lintas Selatan, Bromo-Tengger-Semeru (BTS) dan Kawasan Selingkar Ijen dengan 218 titik tersebut memang dianggarkan melalui anggaran APBN, APBD dan juga stakeholder atau investor. Namun anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD sangatlah terbatas.

“Makanya merupakan tantangan bagi pemerintah Jatim untuk menghadirkan investor yang handal dan berskala internasional,” ujar anggota Fraksi PKB itu.

Hingga saat ini, DPRD Jawa Timur masih menaruh harapan kepada Bank Jatim yang merupakan BUMD Jawa Timur untuk menjadi bagian investor proyek infrastruktur. Namun jika belum siap, tentu menyiapkan diri untuk mencari donatur atau investor internasional masuk berinvestasi di Jawa Timur.

“Sebab kalau Pemprov tidak bisa menghadirkan investor, maka perpres itu sama halnya sekedar “opini dan konsep”. Karena jika hanya bergantung pada APBN dan APBD, pelaksanaan proyeknya hanya sebatas yang bisa dijangkau, yaitu hanya beberapa titik saja,” terangnya.

Sebab itu, ia berharap Pemprov sudah memiliki blueprint proyek infrastruktur yang menjadi skala prioritas untuk mengantisipasi tidak adanya investor yang tidak mau berinvestasi di Jawa Timur. Sehingga pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur bisa dilakukan dengan menekankan pada titik kebutuhan.

Misalnya, proyek normalisasi Sungai Kali Lamong yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat Gresik. Normalisasi tersebut sebagai dari solusi mencegah banjir tahunan yang melanda dibeberapa titik kecamatan di Gresik.

“DPRD secara fungsinya akan mendukung dan menyiapkan regulasi agar investor masuk dan merasa aman berinvestasi di Jawa Timur,” imbuhnya.

Politisi asal dari Jatim I Surabaya itu mengatakan bahwa akan terus mendukung program–program pembangunan yang digagas oleh Gubernur Khofifah, termasuk dalam mensukseskan percepatan pembangunan ekonomi berdasarkan Perpres No. 80 Tahun 2019. Perpres tersebut tersebut perlu dukungan penuh berbagai stakeholder dalam upaya pemerataan pembangunan di Jawa Timur.(Nsh/Lnr)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
%d bloggers like this: