Pemerintahan

Pengadaan Mobdin Kades, Bappeda: Kita Sesuaikan dengan Kemampuan Anggaran

Janji Bupati Malang Sanusi terkait pengadaan mobil dinas atau operasional untuk 378 kepala desa (kades) dimungkinkan tak bisa direalisasikan di tahun 2020.

Walau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang  belum memastikannya, tapi dengan kondisi keuangan saat ini, kemungkinan besar pengadaan mobdin kades di tahun ini tak bisa dijalankan.

Tomie Herawanto Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, pun hanya menyampaikan, Pemkab Malang akan melihat dan menyesuaikan terlebih dahulu kemampuan anggaran yang ada di tahun 2020.

“Menyesuaikan anggaran dulu. Selain tentunya kita kaji apakah pengadaan mobdin kades menjadi skala prioritas perencanaan pembangunan ataukah masih ada program lainnya yang lebih penting,” ucapnya, Kamis (22/1/2020).

Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang ini melanjutkan, bila berbagai program yang masuk dalam skala prioritas, seperti kesehatan, pendidikan dan lainnya telah tercukupi, maka pengadaan mobdin kades pun bisa jadi hal penting.

“Kajiannya ke sana. Pemenuhan program yang jadi prioritas utama tercukupi dulu, baru kita bicara terkait hal itu. Selain tentunya kembali melihat kekuatan anggaran kita,” ujar Tomie.

Pernyataan itu yang terkesan mengindikasikan bahwa pengadaan mobdin kades 2020 masih belum bisa direalisasikan. Baik secara penuh maupun dalam konteks seperti yang disampaikan Bupati Malang Sanusi, yaitu pemberian mobdin ke kades melalui penilaian kinerjanya.

Bahkan, Tomie mengajurkan bila pemerintah desa (pemdes) berharap banyak atas pengadaan mobdin, maka bisa dilakukan dengan anggaran yang desa yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
“Itu bisa diupayakan dengan dana desa. Tapi harus dipahami bahwa mobdin itu untuk kepentingan desa dan jadi aset desa, bukan milik pribadi kades,” ucapnya.

Seperti diketahui, Sanusi sejak tahun 2019 lalu pernah berkali-kali menyampaikan terkait akan adanya pengadaan mobdin kades, setelah mobil operasional untuk camat direalisasikan.
Bertolak dari beban kerja kades yang disebut terbilang berat, Sanusi mengeluarkan kebijakan pengadaan mobdin kades.

“Kades ini kan kepanjangan tangan pemerintah. Jadi mereka juga sama dengan pegawai pemerintah lainnya,” ujar Sanusi atas rencana memberikan mobil operasional kepada 378 kades se-Kabupaten Malang.

Calon bupati yang digadangkan oleh PKB di pilkada 2020 ini juga menegaskan, untuk itu rencana pengadaan mobdin ada syarat yang harus dipenuhi oleh kades.

Syarat tersebut, apabila kades mampu secara rutin melunasi kewajibannya menyetorkan pajak tahunan secara tepat waktu.

“Jadi tidak langsung dapat mobil operasional, tapi kades tersebut, wajib bisa mengumpulkan pajak tahunan secara tepat waktu,” tandas Sanusi. (den/krn)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close