Hukum dan Kriminalitas

Polemik Air Bersih Kota Malang, Dewan Pun Ikut Terseret Gugatan Warga

Warga gugat layanan air bersih Perumda Tugu Tirta Kota Malang atau yang sebelumnya dikenal sebagai PDAM Kota Malang. Gugatan tersebut dilayangkan lantaran warga sebagai konsumen merasa tak terlayani dengan baik. Bukan hanya Perumda Tugu Tirta Kota Malang, DPRD Kota Malang juga menjadi turut tergugat dalam kasus tersebut.

Sidang perdana kasus gugatan itu rencananya akan digelar pada Selasa (28/1/2020) mendatang pukul 09.00 WIB. Gugatan tersebut sebelumnya dilayangkan oleh dua warga Perumahan Bulan Terang Utama (BTU). Saat ini, kasus tersebut ditangani oleh Lembaga bantuan hukum BIMA.

Kuasa Hukum warga, Abdul Wahab menyampaikan, dua warga yang mengajukan gugatan merasa sangat dirugikan. Karena selama dua pekan terakhir mereka tak teraliri air secara maksimal. Hal itu terjadi lantaran pipa milik Perunda Tugu Tirta di Desa Pulungdowo dan Desa Kidal mengalami pecah sampai beberapa kali.

Menurutnya Perumda Tugu Tirta Kota Malang telah melanggar pasal 1365 KUHP yaitu merugikan orang lain. Hal itu dalam payung hukum dilindungi. Lantaran  jelas ada kontrak antara Perumda Tugu Tirta Kota Malang dan konsumen.

“Selain itu, tolok ukurnya juga sudah ada jadi tidak benar jika ada yang mengatakan tidak ada payung hukumnya,” katanya pada wartawan, Kamis (23/1/2020).

Dia menilai, jika pecahnya pipa karena force majeur atau karena bencana, hal itu tidak benar. Karena masih dapat diduga lantaran adanya keteledoran. Misalnya dapat diketahui dari usia pipa hingga ukuran seharusnya yang semestinya ditempatkan di area tersebut. Sehingga tekanan air tetap bisa ditahan dengan kekuatan yang sepadan pada pipa yang dipasang.

Sementara tuntutan yang diberikan kepada DPRD Kota Malang, Wahab menjelaskan jika DPRD Kota Malang sebagai wakil rakyat dinilai sangat lalai dalam pengawasan.

Selain itu juga dinilai sangat lamban dalam mengatasi bencana krisis air yang terjadi selama hampir dua pekan terakhir.

Menanggapi itu, Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Kota Malang, M. Nor Muhlas menyampaikan jika sampai saat ini pihaknya belum mendapat surat gugatan tersebut. Meski sebelumnya ia sempat mendengar adanya warga yang berniat untuk menggugat Perumda Tugu Tirta akibat layanan air bersih yang terganggu selama hampir dua pekan terakhir.

“Surat belum ada di meja saya. Jadi saya belum bisa komentar banyak terkait hal itu,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyampaikan, gugatan yang dilayangkan kepada lembaga legislatif tersebut benar adanya. Dewan mendapat surat gugatan tersebut pada Rabu (22/1/2020) kemarin.

“Benar, kami diundang mediasi tangg 28 Januati 2020 nanti,” katanya.

Made menyampaikan  dewan tak membentuk tim khusus dalam penanganan kasus tersebut. Termasuk membentuk tim hukum juga belum dilakukan. Karena posisi dewan dalam gugatan tersebut sebagai turut terduga.

“Kami akan ikuti prosesnya. Mediasi ini bisa menghasilkan solusi terbaik untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan pelanggan PDAM Kota Malang,” tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Lebih jauh Made menyampaikan, gugatan yang disampaikan warga tersebut sah-sah saja. Dia nilai hal tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian masyarakat kepada DPRD Kota Malang sebagai wakil rakyat. Sehingga kinerja dewan dapat lebih ditingkatkan.

Sementara menanggapi adanya krisis air yang terjadi selama dua pekan terakhir, Made terus mendorong agar Perumda Tugu Tirta Kota Malang melakukan langkah konkret dalam mengantisipasi kebocoran dan kerusakan jaringan.

“Supaya tidak mengatasi masalah secara parsial, tapi menyeluruh. Kami juga dorong agar ada upaya menemukan sumber baru,” imbuhnya.
(pa/her)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: