Transportasi

Tak Ada Lagi Negosiasi, Ganti Untung Pembebasan Lahan Untuk Bandara Kediri Deadline Akhir Januari

Pemerintah pusat sepertinya tidak lagi memberikan banyak toleransi waktu. Penyelesaian ganti untung pembebasan lahan untuk bandara Kediri diberi batas waktu hingga akhir Januari.

“Pertemuan sudah banyak dilakukan baik dengan pejabat maupun dengan warga. Termasuk pertemuan antara warga dengan sejumlah menteri pada 2019. Karena sudah ada penjelasan, pemerintah memberikan keputusan dan tidak ada lagi diskusi. Masyarakat diberi ganti untung untuk lahan yang akan dibangun bandar udara,” kata Staf Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Mayor Inf. Bagja Sirait, saat menggelar pertemuan dengan warga di SKB Kecamatan Grogol, Jumat (24/1/2020).

Menurut Bagja Sirait, perjalanan untuk pembangunan bandar udara (groundbreaking) 16 April 2020. Kami bisa percepat tapi tidak bisa perlambat prosesnya, karena diharapkan pembangunan sejalan dengan jalan tol yang kami buat di lingkar Wilis. “Kami sampaikan keputusan dari pusat, tidak ada diskusi lagi, tidak ada lagi pertanyaan menyimpang, kenapa harga tidak naik. Tidak ada,” kata dia.

Dia menambahkan, pemerintah juga telah memberikan opsi relokasi. Pemerintah akan membantu warga yang kurang mampu untuk mendapatkan tempat tinggal baru setelah proses relokasi selesai. Di lokasi yang baru, juga dilengkapi dengan beragam fasilitas baik aliran listrik, air, dan beragam fasilitas lainnya.

“Total lahan hingga 16 Januari 2020 adalah 376,57 hektare. Lahan yang masih belum dibebaskan 5,88 hektare yang terdiri dari lahan kosong dan ada bangunan. Sedangkan, yang sudah dibebaskan adalah 370,69 hektare. Sehingga, lahan yang sudah dibebaskan hingga 16 Januari 2020 sudah ada 98,44 persen,” kata dia.

Pembangunan bandar udara tersebut akan dilaksanakan di empat desa yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Desa Jatirejo di Kecamatan Banyakan, Desa/Kecamatan Grogol, dan Desa Bulusari, Desa Tarokan di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.

Pihaknya juga berharap masyarakat menyadari bahwa pembangunan bandar udara untuk kepentingan yang lebih besar. Pemerintah akan menggunakan kebijakan untuk konsinyasi jika warga tetap menolak, sehingga yang bertindak adalah pengadilan negeri untuk eksekusi.

Sementara itu, Ridwan Aris salah satu pemilik lahan yang masuk di area rencana pembangunan bandara mengaku pasrah atas keputusan yang diberikan pemerintah. Ia akhirnya harus melepaskan kebun yang ia punya. “Ya bagaimana lagi, kita sudah tidak diberikan waktu untuk negosiasi, ganti untungnya jika dihitung sama aja dengan pembelian tanah,” tandasnya.(eko/yah)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close